Edisi: 1.258
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
BANGKOK, KUPANG TIMES - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah menyetujui pembubaran DPR menyusul ketidakstabilan politik di Asia Tenggara.
melalui dekrit kerja, Jum'at (12/12/25), Raja Maha Vajiralongkorn mendukung permintaan Perdana Menteri, Anutin Charnvirakul untuk membubarkan DPR, usai pemerintahnya gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Rakyat terkait perubahan konstitusi.
usulan tersebut muncul setelah Anutin mengatakan adanya perbatasan yang membahayakan.
Partai Rakyat atau pihak oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya setelah pemerintah Anutin berupaya memperluas kekuasaan para anggota DPR terpilih.
“Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen."|Anutin (PM Thailand) dikutip dari BBC News.
cukup tahu • Anutin adalah seorang pebisnis taipan yang menjadi Perdana Menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023.
Anutin berkuasa mulai September 2025 dan menyatakan akan membubarkan DPR secara resmi pada Januari 2026.
Kembalikan Kekuasaan Ke Rakyat,
melalui unggahan di akun media sosial Facebook, Kamis (12/11/25) malam, Anutin, menulis keputusannya membubarkan DPR adalah demi kepentingan rakyat.
“(ini) merupakan cara untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat."|Anutin (PM Thailand) dikutip dari BBC News.
mengacu hukum di Thailand, pembubaran DPR akan diikuti dengan pelaksanaan pemilu dalam waktu 45-60 hari setelah diterbitkannya dekrit kerajaan.
dikutip dari Reuters, pemilihan umum akan diadakan paling cepat pada Februari 2026.
meski begitu, banyak yang khawatir jika pelaksanaan pemilihan umum akan menimbulkan lebih banyak kekacauan di Thailand.
sebab, negara itu tengah menyelenggarakan kudeta dan melaksanakan peradilan selama dua dekade setelah pemeringkatan pemerintahan terpilih.
sementara di sisi lain, keputusan pembubaran DPR juga diambil setelah konflik militer antara Thailand dan Kamboja memasuki hari kelima.
Konflik tersebut, menimbulkan sedikitnya 20 orang, lebih dari 260 orang terluka, dan ratusan ribu orang mengungsi.
di saat yang sama, Perdana Menteri Thailand, Anutin, segera berbicara dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas tentang gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.
Gagal atasi banjir di Thailand,
Keputusan pembubaran DPR di Thailand mencuat usai terjadi kekacauan politik dengan Kamboja.
Keduanya saling klaim perbatasan yang telah lama dipersengketakan.
Ketegangan semakin mengkhawatirkan setelah runtuhnya gencatan senjata rapuh yang ditengahi oleh Presiden AS, Donald Trump pada Juli 2025 silam.
selain itu, kritik dan mosi tidak percaya juga mendorong pemerintah Thailand untuk membubarkan DPR.
Mosi tidak percaya muncul, Ketika PM Thailand, Anutin dan partainya, Bhumjaithai mendapat kritik keras atas kegagalan mereka menangani banjir bandang di Thailand selatan pada bulan lalu.
Bencana banjir tersebut menewaskan sedikitnya 176 orang.
"Pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam administrasi publik untuk segera menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang melanda negara, tetapi menjalankan negara membutuhkan stabilitas."|Anutin (PM Thailand)
sebagai pemerintahan minoritas, tambah Anutin, ditambah dengan keadaan politik dalam negeri yang mengkhawatirkan, pemerintah belum mampu menjalankan administrasi publik secara terus menerus, efektif, dan stabil.
Perintah pembubaran kemudian dikeluarkan setelah perdana menteri kehilangan dukungan dari Partai Rakyat yang muda dan progresif.
menurut media Thailand, partai itu berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah setelah sebelumnya menyerukan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan DPR sebagai tanggung jawab terhadap rakyat.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Reuters, BBC News, Bloomberg News,
| Penerbit: Kupang TIMES
