Edisi: 1.196
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - usai rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, tetap dilanjutkan.
meski, sejumlah anggota Komisi X DPR-RI dalam rapat, meminta, proyek penulisan ulang sejarah ditunda bahkan dihentikan.
"Enggak (akan ditunda).., Jangan menghakimi apa yang belum ada,
Jangan-jangan, nanti Anda lebih suka dengan sejarah ini."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI), usai rapat kerja bersama Komisi X DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (02/07/25).
Fadli, mengatakan, jangan Menghakimi, dirinya menegaskan bahwa; penulisan ulang sejarah Indonesia, dilakukan oleh sejumlah sejarawan profesional dari berbagai wilayah.
Fadli, meminta, semua pihak jangan dulu menghakimi, apalagi, penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut, masih dilakukan.
cukup tahu • diketahui, Kementerian Kebudayaan RI, melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Nusantara dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional.
meskipun, ada juga sejarawan yang akhirnya memutuskan mundur karena menemukan kejanggalan.
"Jangan menghakimi apa yang belum ada,
Jangan-jangan nanti Anda lebih suka dengan sejarah ini."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Fadli, kemudian mengutip perkataan Presiden Ke-1 Indonesia, Soekarno, yang meminta Indonesia 'Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah.'
"Kok kita sekarang malah menuntut tidak boleh menulis sejarah, itu bagaimana ceritanya.? Gitu ya, Jadi kita tentu harus menulis sejarah kita."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Diperlukan,
Menteri Kebudayaan RI,, Fadli Zon, mengatakan, penulisan ulang sejarah Indonesia, diperlukan, untuk pembaruan dan mengisi kekosongan selama 26 tahun.
Karena, sejarah disebut seolah-olah berhenti di presiden-presiden terdahulu, seperti; Presiden Ke-1 RI, Soekarno • Presiden Ke-2 RI, Soeharto dan Presiden Ke-3 RI, B.J.Habibie.
selain itu, penulisan sejarah ulang Indonesia, akan melengkapi temuan-temuan arkeologis dan temuan sejarah lainnya, dengan tone positif sesuai dengan perspektif Indonesia.
"Jadi, enggak ada yang aneh-aneh, yang menurut saya, nanti kalau ada, di situlah ruang para sejarawan, para intelektual untuk menulis, mengkaji dan perspektifnya bisa berbeda-beda, antara; sejarawan mungkin dari perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B, bisa beda,
yang kita tulis ini adalah secara umum, untuk mengisi kekosongan 26 tahun kita tidak menulis sejarah."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Politikus Gerindra itu, mengatakan, Bulan ini (Juli) akan dilakukan uji publik, penulisan ulang sejarah Indonesia.
"Kita akan melakukan uji publik,
Jadi, kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis,
ya.., bulan Juli ini."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Fadli, menegaskan, uji publik perlu dilakukan, supaya, penulisan ulang sejarah Indonesia, dilakukan secara transparan.
Fadli Zon, menjelaskan, selain itu, uji publik dilakukan, untuk melengkapi data-data pendukung dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pemangku kepentingan sejarah.
uji publik tersebut, akan melibatkan akademisi dan perguruan tinggi di berbagai wilayah.
"Ya pastilah, arkeolog (juga).., semua pemangku kepentingan, lah, sejarah dalam hal ini,
Jadi enggak ada yang disembunyikan kok,
Semuanya terbuka, transparan."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Fadli, mengatakan, bahkan, bisa saja revisi dilakukan, setelah menerima masukan dari berbagai kalangan saat uji publik,
targetnya, penulisan ulang sejarah Indonesia, ini akan selesai sebulan setelah uji publik /atau pada bulan Agustus 2025.
"Ya itu target kan.., itu kan target saya ngomong, supaya Kita kerjanya efisien."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Desakan Ditunda dan Dihentikan,
Sebagaimana diberitakan, anggota Komisi X DPR-RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik keras, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Anggota Komisi X DPR-RI dari fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, meminta, penulisan sejarah ulang ditunda.
Sebab, proyek tersebut terkesan tertutup dan waktunya terlalu singkat.
"dari pada kontroversial terus berkelanjutan,
kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda,
Ya, jelas untuk ditunda,
Karena yang pertama terkesan sangat tertutup."|Habib Syarief (fraksi PKB) dalam rapat kerja dengan Menbud RI, Fadli Zon, Rabu, (02/07/25)
Habib Syarief, mengungkapkan, dirinya tidak mendapatkan data lengkap dan penjelasan rinci mengenai siapa saja yang terlibat dalam tim penulisan sejarah.
Padahal, sudah berupaya mencarinya, ditambah lagi masalah sosialisasi awal penulisan sejarah ulang yang tidak kunjung terlaksana.
"Pak Menteri, ketika itu menyampaikan bahwa; dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal,
sampai hari ini, kita tidak mendengar (ada sosialisasi)."|Habib Syarief (fraksi PKB).
Habib Syarief, menyoroti, soal target penyelesaian penulisan ulang sejarah Indonesia, yang hanya tujuh bulan.
dalam pandangannya, target tersebut sangat singkat untuk penyusunan sejarah yang kerap memakan waktu puluhan tahun.
"Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang,
7 bulan, itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi."|Habib Syarief (fraksi PKB).
dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends, langsung meminta, penulisan ulang sejarah Indonesia, dihentikan.
Mercy, mengatakan, sebab, dirinya khawatir, jika proyek tersebut diteruskan, justru akan semakin melukai korban yang masih mencari keadilan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat.
"Kami percaya ya, Pak ya, dari pada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan,
Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini."|Mercy (Fraksi PDI-P), Rabu, (02/07/25)
Mercy, mengatakan, apalagi, pernyataan Fadli Zon yang meragukan kebenaran terjadinya pemerkosaan massal 1998.
"Kami sangat berharap permintaan maaf,
mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf tetap penting,
Karena korban (Peristiwa) benar-benar terjadi."|Mercy (Fraksi PDI-P)
Mercy, mengingatkan, sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat.
sebab, banyak sisi kelam sejarah yang tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa.
"Kalau memilih-milih saja, mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu."|Mercy (Fraksi PDI-P)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Komisi X DPR-RI, Kementerian Kebudayaan RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
