Edisi: 1.195
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia marah, karena tidak mendapatkan data ter-update dari bawahannya maupun PLN, terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi.
Bahlil, meminta kepada Dirjen-nya dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo untuk menghadap dirinya.
hal tersebut terjadi, saat Bahlil memberi penjelasan dalam rapat bersama Komisi XII DPR-RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (02/07/25).
"ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar /atau Dirut PLN-nya yang enggak benar."|Bahlil (Menteri ESDM RI)
Kronologi,
mulanya, Bahlil menyampaikan visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai, swasembada energi di desa-desa.
"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa."|Bahlil (Menteri ESDM RI)
Bahlil, menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi.
lalu, Bahlil sempat kebingungan, karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa.
"dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa, yang harus kita lakukan,
tapi, saya dapat laporan, katanya; PLN 10 ribu desa ya.? Oh 10 ribu.? ini tambang.? 10 ribu.?"|Bahlil (Menteri ESDM RI)
Usai Kebingungan, Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan dirjen Kementerian ESDM.
usai meluapkan amarahnya, Bahlil, meminta, kedua pihak menemuinya.
"Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini,
masih mau jadi Dirjen kau.?
ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma 1, enggak berubah-ubah."|Bahlil (Menteri ESDM RI)
lalu, Bahlil, mengatakan, dirinya tidak mendapat data update terbaru dari bawahannya.
dan Bahlil, beralasan bahwa; para jajarannya, tidak melaporkan data terbaru tersebut.
Ketum Partai Golkar itu, melanjutkan penjelasannya, dengan mengatakan bahwa; arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar desa-desa yang belum ada listriknya, harus segera dipasang PLTS.
"dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten /atau kecamatan,
tapi kalau dia (desa) mempergunakan PLTS, maka; jaringan lokal saja yang kita pakai,
nah, nanti itu bahas bersama-sama Kemenkeu,
nanti biayanya nanti akan lewat ESDM, selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara,
dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden, dengan melihat skala prioritas."|Bahlil (Menteri ESDM RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian ESDM RI, Komisi XII DPR-RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
