Edisi: 1.192
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Belanja Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencapai 56%.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /atau APBD NTT pun mengalami tekanan.
Gubernur Prov NTT, Melkiades Laka Lena, mengatakan, kondisi APBD dalam kondisi tidak baik, seiring dengan adanya tambahan ASN di Pemprov, dan Kondisi tersebut, tidak normal.
"setelah penambahan CPNS dan PPPK,
belanja pegawai meningkat mencapai 56% dari struktur APBD,
struktur ini sudah tidak sehat dan jauh dari standar normal."|Melki (Gubernur NTT), dalam Rapat Koordinasi, dalam rangka Optimalisasi PAD, Tekankan perlunya Loncatan, Inovasi serta Kolaborasi, Kamis, (26/06/25).
Politikus Golkar itu, mengatakan, kondisi APBD tersebut, menyebabkan, persepsi buruk terhadap Pemprov NTT.
Ketimpangan yang ada, mengindikasikan, fokus Pemerintah hanya pada kedalaman Pemerintah.
"Struktur APBD saat ini sangat timpang serta menimbulkan persepsi negatif bagi Pemerintah Provinsi NTT, seakan-akan Pemerintah Daerah hanya fokus pada belanja pegawai saja sebagai pengeluaran internal."|Melki (Gubernur NTT),
Gubernur Prov NTT, Melkiades Laka Lena, mengatakan, untuk itu, peningkatan pendapatan asli daerah /atau PAD merupakan langkah penting.
Meningkatkan PAD adalah solusi, untuk menuntaskan persoalan pada tekanan APBD.
disamping itu, peningkatan pelayanan kepada publik, perlu dijalankan secara efektif.
untuk memaksimalkan pendapatan, maka membutuhkan loncatan, supaya target PAD yang sudah ditetapkan, bisa dicapai.
Waketum Partai Golkar itu, mengatakan, langkah tersebut, mengarah pada kreativitas pada semua sektor pendapatan.
"Kita tidak bisa bergerak biasa-biasa saja, saat ini perlu lompatan serta inovasi dalam berbagai sektor-sektor unggulan, seperti; perikanan • pertanian • peternakan • pariwisata dan lainnya,
Target PAD meningkat dari 1,4 T menjadi 2,8 T, itu bukan sekedar kenaikan angka, tapi butuh loncatan jauh dengan energi kolektif."|Melki (Gubernur NTT),
Gubernur Prov NTT, Melkiades Laka Lena, mengatakan, kolaborasi bersama berbagai pihak merupakan salah satu kunci.
semua sektor, harus bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
sementara itu, Wakil Gubernur Prov NTT, Johni Asadoma, menambahkan, capaian PAD di NTT masih timpang, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di luar, seperti; Prov Bali dan Prov Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wagub Prov NTT, Johni, menjelaskan, PAD Kabupaten Badung di Provinsi Bali mencapai IDR 9 Triliun.
sementara Prov NTB memiliki PAD sudah diatas IDR 3 Triliun.
sedangkan Prov NTT, masih berada di angka IDR 1,4 Triliun pada tahun 2024 lalu.
"secara jumlah penduduk serta luas wilayah, kita jauh di atas daerah-daerah tadi,
potensi yang kita miliki seimbang, tapi PAD kita jauh lebih kecil."|Johni Asadoma (Wagub NTT)
Mantan Kapolda NTT itu, mengatakan, pentingnya peningkatan PAD, untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
eks atlet Tinju Nasional itu, meminta, pimpinan OPD bekerja keras, untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan.
Pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian, perlu bersinergi dengan berbagi pihak untuk merealisasikan peningkatan PAD.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Keuangan, Birokrasi,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemprov NTT,
| Penerbit: Kupang TIMES
