Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
Potret: Strait Times|Properti • Pemimpin Korut, Kim Jong-Un, meninjau wilayah terdampak banjir, Juli 2024.
KUPANG TIMES - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menghukum mati sekitar 30 Pejabat Negara.
para Pejabat Negara tersebut, dilaporkan ditembak, karena gagal mencegah banjir besar yang melanda negara semenanjung Korea tersebut.
dikutip dari Strait Times yang melansir Bloomberg dan TV Chosun, informasi tersebut, diperoleh dari seorang pejabat negara Korea Selatan (Korsel) yang tidak disebutkan namanya. diketahui banjir dahsyat memang melanda Korut Juli 2024 lalu.
"sekitar 20 hingga 30 pejabat pemerintah daerah di daerah yang dilanda banjir ditembak pada bulan Agustus,
banjir dahsyat itu diyakini telah menewaskan hingga beberapa ribu orang,
daerah yang paling parah dilanda banjir adalah provinsi Jagang."|Pejabat Korsel, dikutip dari Bloomberg, Kamis (05/09/24).
Badan Intelijen Nasional Korsel sebenarnya telah mengatakan pihaknya memantau situasi dengan saksama setelah mendapatkan informasi intelijen terkait perkembangan tersebut.
Namun sayangnya, Kementerian Unifikasi Korsel yang menangani hubungan dengan Korut menolak berkomentar.
sebenarnya, Kim Jong Un telah mengatakan akan menghukum dengan tegas mereka yang "mengabaikan" tugas mereka, karena banjir yang terjadi.
Penegasan Kim Jong Un, disampaikan saat dirinya memimpin pertemuan darurat partai pada akhir Juli.
"bertanggung jawab atas jatuhnya korban."|Kim Jong Un (Pemimpin Korut)
hal sama juga ditulis New York Post.
NYP mencatat, Sekretaris Komite Partai Provinsi Jagang, Kang Bong-hoon, termasuk di antara para pemimpin yang diberhentikan oleh Kim dalam sebuah pertemuan darurat selama bencana banjir, meski tidak diketahui pasti apakah Kang Bong-hoon, juga dieksekusi mati.
cukup tahu • sebelumnya di 2019, Kim Jong Un, dilaporkan, mengeksekusi utusan nuklirnya untuk AS, Kim Hyok Chol, karena gagal merundingkan pertemuan puncak antara dirinya dan Presiden AS, saat itu Donald Trump.
Kemudian dari laporan CNN International, terungkap bahwa; Chol hanya berada dalam tahanan negara.
Gimana dengan Indonesia.?
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu (03/12/25) pagi.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut.
Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang.
Kemudian di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang.
Sedangkan di wilayah Sumbar, tercatat korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang di tiga provinsi tersebut.
lalu, jumlah total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.
di sisi lain, Badan SAR Nasional (Basarnas) telah mengevakuasi sebanyak 35.857 warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun Basarnas hingga Selasa (02/12/25) pukul 20:00 pm WIB.
Secara rinci, di Aceh, Basarnas mengevakuasi 1.600 warga dari total 18 wilayah yang terdampak.
Kemudian di Sumatra Utara (Sumut) sebanyak 4.599 warga telah dievakuasi dari 11 kabupaten/kota terdampak.
Sedangkan di Sumatra Barat, ada sebanyak 29.658 warga yang telah dievakuasi dari total 11 kabupaten/kota terdampak bencana.
BNPB juga membuka hotline atau saluran khusus bagi warga yang kesulitan menghubungi keluarga akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto, mengatakan, warga bisa menghubungi nomor telepon 081161645500 dengan menyertakan data keluarganya berupa nama, usia, jenis kelamin dan alamat serta titik lokasi terakhir.
"BNPB membuka saluran komunikasi atau hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang masih kesulitan menghubungi keluarga di daerah terdampak melalui nomor telepon."| Letjen TNI, Suharyanto (Kepala BNPB) dalam keterangan tertulis, Jum'at (28/11/25) lalu.
Suharyanto, menjelaskan, nantinya BNPB akan mengirimkan data tersebut ke koordinator personel BNPB yang sudah ada di setiap kabupaten atau kota terdampak guna melakukan pengecekan di lokasi.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Bencana, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Strait Times, Bloomberg, TV Chosun, NYP, BNPB,
| Penerbit: Kupang TIMES




