Mendagri RI, Tito Karnavian USUL Kepala Daerah DAPAT Insentif dari PAD: "Bentuk PENGHARGAAN Kerja Keras."

Edisi: 1.210
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KT|Properti

JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengusulkan, adanya peningkatan kesejahteraan kepala daerah, salah satunya melalui pemberian insentif, berupa; persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usulan tersebut, disampaikan, Mendagri RI, Tito, saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030, di Jakarta, Kamis, (17/07/25).

Tito, menilai, sudah saatnya pemerintah memberikan penghargaan yang wajar kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan PAD. 

Hal tersebut, dianggap, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang berbeda dengan Kementerian.

"PAD itu betul-betul kerja kerasnya kepala daerah dan timnya, 

beda dengan kami tadi.. menerima saja.. membelanjakan.. Kepala daerah tidak."|Tito (Mendagri RI), di hadapan para seluruh anggota APKASI, Kamis, (17/07/25) 

Tito, mengatakan, mekanisme insentif tersebut, bisa didesain dengan narasi yang tepat, supaya tidak menimbulkan resistensi publik. 

"Silakan dengan narasi yang lain, supaya publik tidak resisten,

Wah, sudah jadi kepala daerah.. mau minta apa.? bagian lagi.? Enggak.. karena bapak-bapak mencari sendiri."|Tito (Mendagri RI).

eks Kapolri itu, mengusulkan, agar dana operasional kepala daerah dapat diterima langsung (langsam), bukan berbasis pertanggung-jawaban biaya (at cost).

skema tersebut, dinilai lebih efisien dan mengurangi potensi penyalahgunaan administrasi. 

"Kalau langsam.. ya cukup tanda tangan.. selesai tanpa ada pertanggung jawaban, 

bila perlu, bukti pertanggung jawab keuangannya."|Tito (Mendagri RI). 


Tito, mengatakan, skema pembagian dari PAD juga dapat melegalisasi penerimaan kepala daerah, yang selama ini rawan celah penyimpangan, akibat beban kebutuhan yang tinggi, namun, fasilitas terbatas.

"itu kan problem.. riil problem yang ada di pulau.. daerah dari pada teman-teman kepala daerah.. bebannya banyak."|Tito (Mendagri RI).

Tito, menyinggung, bahwa; rendahnya kesejahteraan menjadi salah satu akar masalah korupsi di level daerah. 

Tito, mengakui, banyak praktik-praktik, seperti; mark-up • pengaturan lelang • hingga kick-back hibah, yang sudah dipahami aparat Penegak Hukum. 

"Penegak Hukum sudah hafal semua modusnya,

tinggal yang sial saja yang ketahuan, ini akar masalah yang harus diselesaikan dan perlu terobosan."|Tito (Mendagri RI).

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

Informasi Artikel:

| Konteks: Hukum, Politik, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Kemendagri RI, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®