Edisi: 1.250
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
Potret: KTN|Properti
JAKARTA, KUPANG TIMES - Anggota Komisi IV-DPR-RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, mundur dari posisinya, jika tidak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia.
Usman mengatakan, Menhut RI, Raja Juli tidak paham soal Kehutanan.
semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.
hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR-RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/12/25).
"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop,
Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri,
Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu."|Usman (Anggota Komisi IV DPR-RI)
Usman, menyarankan, Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan.
Legislator PKB itu, menilai, Raja Juli tidak paham soal kehutanan.
"Kalau Pak Menteri punya hati nurani,
apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,
sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras, karena saya paling hatinya kasih,
sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja,
Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan."|Usman (Anggota Komisi IV DPR-RI)
Usman, menyinggung, kabar Kemenhut RI menerbitkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan.
Usman mempertanyakan, kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.
"Kenapa saya katakan gitu.? saya contoh di Tapanuli Selatan,
bulan Oktober, Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup,
ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,
Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua,
ini ruangan yang terhormat, Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini,
kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu."|Usman (Anggota Komisi IV DPR-RI)
Tanggapan Raja Juli,
sebelumnya Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, mengungkit, arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan.
Raja Juli, mengatakan, dirinya tidak pernah sekalipun menerbitkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.
"saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem."|Raja Juli (Menhut RI) kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/12/25).
dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Raja Juli menekankan, arahan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan hutan, serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.
"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani."|Raja Juli (Menhut RI)
Raja Juli, mengatakan, tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini.
Politikus PSI itu, menegaskan, selalu mengikuti arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk hati-hati menerbitkan izin.
"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,
termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak,
Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut."|Raja Juli (Menhut RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Komisi IV DPR-RI, Kemenhut RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
