Edisi: 1.171
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Pemerintah telah menyalurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar IDR 200 Triliun ke bank-bank BUMN.
apa Untung dan Ruginya.?
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai, rencana Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengalihkan dana pemerintah senilai IDR 200 Triliun yang disimpan Bank Indonesia ke Perbankan.
Penyaluran dana ke bank-bank Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara), akan menambah sekitar 2% dari posisi dana pihak ketiga (DPK) saat ini.
“Sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan DPK menuju sekitar 10 persen yoy."|Andry (Chief Ekonomi Bank Mandiri) dalam keterangan tertulis, dikutip Jum'at, (12/09/25)
adapun dana ratusan triliun tersebut berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA) dengan total IDR 425 Triliun.
Andry, percaya, kucuran dana kepada deretan bank BUMN bisa mengangkat pertumbuhan kredit di atas 7,03%.
adapun penempatan dana sebesar IDR 200 Triliun ke perbankan mulai berlaku pada hari ini, Jum'at, (12/09/25).
Dana tersebut, berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, dan akan dikucurkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
dalam rapat bersama Komisi XI DPR-RI, Rabu, (10/09/25), Menteri Keuangan RI, Purbaya berpendapat, sistem finansial Indonesia agak kering, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat.
Purbaya, mengatakan, Kondisi tersebut, menyebabkan orang susah mencari kerja selama sekitar dua tahun terakhir dan selama ini, ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal.
“Saya lihat, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan, ada IDR 425 Triliun, saya pindahkan ke sistem perbankan."|Purbaya (Menkeu RI) saat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menteri yang baru dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 8 September, pekan lalu itu, mengaku telah berbicara dengan Deputi Gubernur Senior BI soal rencananya tersebut.
Purbaya, menjelaskan, uang akan tersimpan dalam bentuk rekening pemerintah di bank.
Jadi, pemerintah hanya sekedar menyimpan.
“tapi, kan, bank tidak akan mendiamkan uang itu, ada cost-nya,
dia (bank) akan terpaksa mencari return (hasil) yang lebih tinggi dari cost-nya,
disitulah mulai ada pertumbuhan, kredit tumbuh."|Purbaya (Menkeu RI)
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan, pemerintah harus mengantisipasi beberapa risiko dari kebijakan ini.
“Pertama, risiko parking likuiditas pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),
Sehingga kredit tidak bertambah signifikan."|Karimi (Ekonom) dikutip dari TCO.
Syafruddin, mengatakan, hal ini terlihat dari kuatnya preferensi bank menempatkan dana di surat berharga dan meningkatnya kepemilikan SBN perbankan hingga sekitar IDR 1.318 Triliun per-Agustus 2025.
pada Juli lalu, Bank Indonesia sempat mengungkap ada kecenderungan bank lebih suka menaruh alat likuid pada surat-surat berharga dan terlalu berhati-hati dalam mendorong kredit.
Pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas itu mengatakan, risiko lainnya adalah tata kelola berupa; moral hazard.
bank mengejar volume tanpa kualitas yang memadai.
bank-bank BUMN akan menyalurkan dana sebesar-besarnya untuk memenuhi target pemerintah, tapi kualitas kredit menjadi kurang diperhatikan.
untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, seperti; menyalakan roda transaksi di luar jalur kredit.
lalu mempercepat belanja APBN agar uang berputar, mendorong konsumsi melalui insentif yang tersedia, seperti; PPN-DTP perumahan, potongan tarif layanan publik terarah dan program bantuan pangan atau transportasi yang memicu transaksi harian.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Keuangan, Ekonomi, Perbankan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Syafruddin Karimi, Andry Asmoro, Purbaya,
| Penerbit: Kupang TIMES
