Edisi: 1.183
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan, proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera diselesaikan dalam hitungan minggu.
“secepatnya.. mungkin kalau bicara target hitungan minggu harus selesai semuanya, untuk memastikan bahwa; semua dapur memiliki SLHS."|Prasetyo (Mensesneg) usai rapat di kediaman Presiden RI, Prabowo Subianto, kawasan Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, (28/09/25) malam.
Prasetyo, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hasil rapat koordinasi penanganan kasus keracunan MBG kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pertemuan di Rumah Kertanegara.
Presiden RI, Prabowo memiliki perhatian terhadap kebersihan tata kelola MBG, salah satunya terkait kualitas air.
“terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air,
Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai, itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri."|Prasetyo (Mensesneg)
Prasetyo, mengatakan, Presiden RI, Prabowo, menyoroti kedisiplinan dalam proses memasak menu-menu MBG di seluruh SPPG.
“Salah satunya juga kedisiplinan kita didalam melakukan proses memasak disetiap dapur-dapur tersebut."|Prasetyo (Mensesneg)
SLHS Wajib bagi Dapur MBG,
Pemerintah menyatakan bahwa; seluruh dapur MBG untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki SLHS.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
“Kemudian sertifikat laik higienis dan sanitasi syarat, tetapi pasca-kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS harus.
akan dicek kalau enggak ada ini akan kejadian lagi, kejadian lagi."|Zulhas (Menko Pangan)
Zulhas, mengatakan, hasil rakor juga meminta agar seluruh dapur SPPG untuk Program MBG yang bermasalah ditutup sementara, dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG."|Zulhas (Menko Pangan)
Zulhas, mengatakan, keselamatan anak-anak adalah prioritas utama bagi pemerintah sehingga sertifikat SLHS wajib bagi seluruh SPPG.
selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG.
“Kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta aktif untuk SPPG secara aktif berkala."|Zulhas (Menko Pangan)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum, Kesehatan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemensesneg, Kemenko Pangan RI, BGN,
| Penerbit: Kupang TIMES
