Edisi: 1.146
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
SUMUT, KUPANG TIMES - Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Ahmad Sahroni, menanggapi kritik rakyat terhadap Kinerja Wakil Rakyat (DPR-RI).
dalam sepekan terakhir, media sosial dipenuhi dengan desakan; DPR-RI dibubarkan, menyusul aturan gaji dan tunjangan anggota legislatif yang mencapai ratusan juta.
Sahroni, menilai, desakan untuk membubarkan DPR-RI merupakan sikap yang keliru.
Politikus Partai NasDem itu, bahkan mengatakan, pandangan tersebut sebagai mental orang tolol.
"mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia.. Catat nih.. orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia.. Kenapa.? Kita nih memang orang semua pintar semua.? Enggak bodoh semua kita,
Bubarkan DPR.. kadang kadang nih ya.. masyarakat boleh kritik.. boleh komplain.. boleh caci maki.. enggak apa apa.. kita terima.. tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan."|Sahroni (Legislator RI) saat melakukan Kunjungan Kerja di Polda Sumut, Jum'at, (22/08/25).
Sahroni, mengatakan, wacana pembubaran DPR-RI, justru akan menimbulkan masalah baru.
Pasalnya, tanpa DPR-RI, fungsi Legislasi, Pengawasan dan Representasi Rakyat tidak dapat berjalan.
"apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini.? belum tentu.. maka.. jangan menyampaikan hal-hal seenaknya.. Bubarkan DPR.. Jangan.. memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR."|Sahroni (Legislator RI)
Sahroni, mengklaim, anggota DPR-RI tidak anti terhadap kritik, namun, dirinya berharap, kritik yang dilontarkan bisa memberi ruang untuk perbaikan.
"Kita boleh dikritik.. mau bilang anjing.. babi.. bangsat enggak apa apa.. mampus nggak apa apa.. tapi ingat bahwa; kita selaku wakil rakyat juga punya kerja.. juga punya empati,
Silahkan kritik mau ngapain saja boleh.. tapi jangan mencaci maki berlebihan."|Sahroni (Legislator RI)
Sahroni, mengatakan, anggota DPR-RI juga manusia biasa yang bisa salah.
"tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,
Kita memang belum tentu benar.. belum tentu hebat.. nggak.. tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya."|Sahroni (Legislator RI)
Tanggapan Ahmad Sahroni, terkait OTT KPK terhadap Wamenaker RI, Noel,
di sisi lain, Ahmad Sahroni, menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wamenaker RI, Immanuel Ebenezer alias Noel terkait dugaan pemerasan.
Sahroni, yang sebelumnya mengkritik OTT terhadap kadernya, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, kini memuji OTT KPK terhadap Noel.
Sahroni, mengatakan, OTT sudah semestinya disertai transaksi dan alat bukti.
"saya juga apresiasi KPK karena kali ini tegas menyebut OTT dan memang sesuai faktanya: ada orangnya, ada transaksinya, dan ada buktinya,
Jadi memang sesuai dengan definisi OTT yang sesungguhnya."|Sahroni (Legislator RI)
anak buah Surya Paloh itu, memuji KPK, karena tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.
Sahroni, mengatakan, KPK harus siap bertindak, jika menemukan bukti tindak pidana korupsi.
dalam kasus Bupati Kolaka Timur, Sahroni mengkritik KPK dalam rapat kerja di Komisi III DPR.
Sahroni, bahkan meminta, istilah OTT didefinisikan ulang.
"Kalau memang orangnya sudah berpindah tempat, dinamakan OTT Plus /atau sekalipun kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mending namanya diganti.. Jangan OTT lagi."|Sahroni (Legislator RI), Rabu, (20/08/25).
Sahroni, mengatakan, Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta Fraksi NasDem di DPR-RI mengambil sikap, terkait kasus yang menjerat kadernya.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Ahmad Sahroni,
| Penerbit: Kupang TIMES
