Hasan Nasbi BELA Fadli Zon: "Yang Kritik Harus Tahu Diri, Punya Kompetensi Menilai Tulisan Sejarah Tidak.?"

Edisi: 1.194
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KT|Properti

JAKARTA, KUPANG TIMES - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office /PCO), Hasan Nasbi, menegaskan, ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah. 

Hasan, percaya, para sejarawan tersebut, tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya. 

sebab, banyak pihak mengkritik soal proyek penulisan sejarah yang sedang digagas pemerintah.

"Kita sudah pernah baca belum naskah yang dibuat oleh para sejarawan.? ada puluhan sejarawan profesor, doktor akademisi dari berbagai universitas yang sedang melanjutkan penulisan sejarah, 

orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan."|Hasan (Kepala Komunikasi Kepresidenan), dikutip dari channel YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin, (30/06/25). 

oleh karena itu, dirinya meminta, publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.

Jangan sampai, pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah, justru terburu-buru, karena ditekan oleh desakan publik. 

"mau nggak kita menunggu dan memberi waktu.? Kan ketergesa-gesaan ini juga bagian dari tekanan media sosial, 

orang yang bekerja sekarang itu, tidak boleh ditekan-tekan dengan opini media sosial yang terburu-buru, karena mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka."|Hasan (Kepala Komunikasi Kepresidenan)

Hasan, mengatakan, pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah, harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.

"Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, 

kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak."|Hasan (Kepala Komunikasi Kepresidenan)

Hasan, mengatakan, tidak semua kejadian sejarah dapat ditulis. 

Hasan, mencontohkan, soal pekerja seks komersil (PSK) bagi tentara Jepang saat di masa penjajahan.

"dan tulisan sejarah tidak mungkin merangkum seluruh kejadian, 

ada enggak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa; kita dulu, di masa Jepang, pimpinannya menyediakan PSK untuk tentara Jepang,

ada nggak ditulis dalam sejarah kita, kejadian nggak.? Kejadian, PSK dibawa dari Karawang.., tapi dalam sejarah kita ditulis nggak itu.?"|Hasan (Kepala Komunikasi Kepresidenan)

Hasan, mengatakan, para sejarawan, tentu punya pertimbangan dalam menyusun ulang sejarah Indonesia.

"Jadi, penulisan sejarah pasti ada pertimbangan matang, 

ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini, untuk apa.? memetik pelajaran di masa lalu dan untuk membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang."|Hasan (Kepala Komunikasi Kepresidenan).

cukup tahu • penulisan ulang sejarah Indonesia, menuai pro-kontra. 

salah satunya soal, tone positif dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. 

Hal tersebut, ditegaskan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, yang menanggapi Term Of Reference (TOR) Sejarah yang disusun Pemerintah, hanya mencantumkan 2 (dua) Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat.

Fadli, mengatakan, penulisan sejarah ulang, yang dilakukan pemerintah, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif,

Karena kalau mau mencari-cari kesalahan.., mudah, 

pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa."|Fadli (Menteri Kebudayaan RI), saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu, (29/06/25).

Fadli, mengatakan, salah satu tujuan penulisan ulang sejarah Indonesia adalah mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional.

Tanggapan Prof. Harry Truman (Arkeolog), 

tidak hanya itu, sorotan juga hadir di antaranya dari Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak, yang sebelumnya terlibat dalam tim penulisan ulang sejarah, namun kini sudah mundur. 

sorotan tersebut, terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat. 

proyek tersebut, dijadwalkan selesai pada Juni 2025, padahal rapat persiapan baru dimulai pada akhir November 2024.

Kejanggalan lain yang ditemui adalah konsepsi penulisan ulang sejarah Indonesia yang disusun tanpa melibatkan seminar-seminar /atau diskusi mendalam dengan para sejarawan. 

oleh karena itu, Truman, mengkhawatirkan bahwa; penulisan sejarah tersebut, lebih didorong oleh keinginan pihak penguasa dari pada hasil pemikiran akademis yang objektif. 

"Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa, 

Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, apalagi ini buku berseri, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar."|Prof. Truman (Arkeolog) 

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

Informasi Artikel:

| Konteks: Politik, Sejarah, Sosial, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kementerian Kebudayaan RI, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®