Edisi: 1.174
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Garis kemiskinan nasional perlu dinaikkan agar lebih mencerminkan realitas.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, mengatakan, proses revisi Garis Kemiskinan Nasional, sedang berjalan.
selama ini, Badan Pusat Statistik, masih menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang sama sejak 1998.
proses kajian untuk menyusun metodologi yang baru sudah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Enam bulan terakhir saya kerja sama dengan teman-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga dengan Bank Dunia, lalu komunikasi juga dengan BPS untuk segera merevisi, jadi sudah mulai ada proses."|Arief (anggota Dewan Ekonomi Nasional), Minggu, (08/06/25) lalu.
Arief, mengatakan, proses revisi harus segera diselesaikan tahun ini.
sebab, garis kemiskinan Indonesia sudah semakin mendekati batas kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Bank Dunia.
padahal, Indonesia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income).
cukup tahu • Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan internasional dari yang semula USD 2,15 per-kapita per-hari menjadi USD 3,00 per-kapita per-hari.
Garis Kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) juga direvisi dari yang sebelumnya USD 3,65 menjadi USD 4,20.
Begitu juga dengan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle indome).
Batasnya berubah dari USD 6,85 menjadi USD 8,30.
Salah satu pemicu perubahan ini adalah naiknya garis kemiskinan nasional di 16 negara berpendapatan rendah.
berbeda dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), yaitu; metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara.
dalam garis kemiskinan yang baru ini, Bank Dunia mengadopsi PPP 2021.
Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017.
Arief, mengatakan, jika dihitung menggunakan PPP terbaru, batas kemiskinan internasional adalah sekitar IDR 545 Ribu per-orang per-bulan.
sedangkan, garis kemiskinan Indonesia saat ini adalah sekitar IDR 595 Ribu per-orang per-bulan.
Idealnya, kata Arief, garis kemiskinan nasional berada di rentang IDR 750 Ribu hingga IDR 1,5 Juta, jika mengacu pada garis kemiskinan lower-middle income dan upper-middle income.
bila diukur menggunakan garis kemiskinan upper-middle income terbaru, angka kemiskinan di Indonesia pada 2024 mencapai 68,25% /atau setara 193,49 Juta Jiwa.
Kemudian, bila menggunakan garis kemiskinan internasional, ada sebanyak 15,42 Juta penduduk /atau setara 5,5% yang di hidup di bawah garis kemiskinan.
sementara itu, berdasarkan garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per-September 2024 adalah sebesar 8,57% /atau sekitar 24,06 Juta Jiwa.
BPS sendiri menggunakan pendekatan cost of basic needs atau atau jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ekonom Universitas Padjadjaran itu, menekankan, bila garis kemiskinan nasional tidak diperbarui, maka akan berimplikasi terhadap arah kebijakan ekonomi.
“Kalau kebijakan ekonomi kita dipengaruhi oleh informasi semu, bahwa; kemiskinan kita sudah rendah, nanti kebijakan-kebijakan kita tidak akan proper."|Arief (anggota Dewan Ekonomi Nasional)
Arief, mengatakan, selain itu, masyarakat akan merasa terpinggirkan, karena data tersebut tidak menerminkan kondisi riil yang mereka rasakan sehari-hari.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Ekonomi, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Dewan Ekonomi Nasional, BPS, World Bank,
| Penerbit: Kupang TIMES
