Edisi: 1.133
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan Komitmennya untuk menghapus Outsourcing /atau alih daya, hadir dalam peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, (01/05/25).
Komitmen dalam penghapusan outsourcing tersebut, segera diterapkan Pemerintah dalam Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Presiden RI, Prabowo, menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional tersebut, berperan sebagai Penasihat Presiden dalam menyusun arah Kebijakan terkait Ketenagakerjaan, seperti; Hak dan Perlindungan Pekerja.
"sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional."|Prabowo (Presiden RI)
salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.
Presiden RI, Prabowo, menjelaskan, penghapusan outsourcing harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan dengan iklim investasi.
"Kita ingin hapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis,
Kita harus menjaga kepentingan para investor juga,
Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja."|Prabowo (Presiden RI)
18.610 Pekerja /atau Buruh di-PHK,
sebelum Presiden RI, Prabowo, berkomitmen, untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merilis data yang menunjukkan bahwa; 18.610 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025.
Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker RI, urutan SATU, Prov Jawa Tengah, dengan jumlah PHK, sebanyak 10.677 Pekerja /atau sekitar 57,37%
urutan KEDUA, Prov. Jambi dengan jumlah PHK, sebanyak 3.530 Pekerja.
urutan KETIGA, Prov Jakarta, dengan jumlah PHK, sebanyak 2.650 pekerja.
setelah Ketiga Provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025, antara lain:
1. Prov Sumatera Utara (2 Tenaga Kerja),
2. Prov Sumatera Barat (2 Tenaga Kerja),
3. Prov Sumatera Selatan (25 Tenaga Kerja),
4. Prov Bangka Belitung (3 Tenaga Kerja),
5. Prov Kepulauan Riau (67 Tenaga Kerja),
6. Prov Jawa Barat (23 Tenaga Kerja)
7. Jawa Timur (978 Tenaga Kerja),
8. Prov Banten (411 Tenaga Kerja),
9. Prov Bali (87 Tenaga Kerja),
10. Prov Kalimantan Tengah (72 Tenaga Kerja),
11. Prov Sulawesi Selatan (77 Tenaga Kerja),
12. Prov Sulawesi Tenggara (6 Tenaga Kerja).
Satgas PHK Dalam peringatan Hari Buruh,
Presiden RI, Prabowo, menyampaikan, rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pembentukan Satgas PHK merupakan respons atas masukan dari para pimpinan serikat buruh, seperti; Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat.
"Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya."|Prabowo (Presiden RI), saat di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (01/05/25).
Presiden RI, Prabowo, mengatakan, negara akan turun tangan, jika untuk melindungi hak-hak pekerja.
"bila perlu, tidak ragu-ragu, Kita, Negara, akan turun tangan, saudara-saudara."|Prabowo (Presiden RI), disambut sorak para buruh.
cukup tahu • adapun peringatan Hari Buruh yang dihadiri Presiden RI, Prabowo di Monas, yang di-ikuti sekitar 200.000 orang.
mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta seluruh daerah di Indonesia.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemensetneg RI, KSPSI, Partai Buruh,
| Penerbit: Kupang TIMES
