Edisi: 1053
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran sebesar IDR 1,423 Triliun /atau 50,35% yang diterimanya dari anggaran semula senilai IDR 2,826 triliun.
BMKG, mengatakan, pemangkasan yang dibungkus dalam kebijakan efisiensi tersebut, otomatis langsung berdampak pada sistem dan Alat /atau Perangkat Operasional BMKG terancam tidak bisa dijalankan secara normal.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, fokus kepada pemeliharaan perangkat, yang otomatis berkurang hingga sebesar 71%.
dampak berikutnya adalah observasi dan sistem mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami, otomatis akan terganggu.
Muslihhuddin, memberikan contoh, hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami tersebar di seluruh Indonesia.
Mayoritas Perangkatnya sudah melampaui usia kelayakan.
dan pemeliharaan eksisting yang dikurangi hingga 71% dikhawatirkan akan menurunkan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit menjadi 5 menit /atau lebih.
Jangkauan penyebarluasan informasi gempa dan tsunami juga bakal menurun 70%.
Muslihhuddin mengatakan kepada Antara, secara keseluruhan, "Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60%.”
bahkan, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia, dipastikan sulit terlaksana, karena anggarannya dipangkas.
Modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG termasuk untuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100% dinyatakan menjadi tidak terwujud.
Muslihhuddin, mengatakan, begitu pula, dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu.
dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu.
Peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu.
menurut BMKG, mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.
"maka dengan memperhatikan faktor ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi itu BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini."|Muslihhuddin )Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG)
cukup tahu • sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar IDR 306,69 Triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar IDR 256,1 Triliun dan transfer ke daerah (TKD) IDR 50,59 triliun.
dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, sedikit menjelaskan, Presiden RI, Prabowo, menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.
dalam hal ini, Sri Mulyani, menyebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: BMKG, Kemenkeu RI, Kemensetneg RI, Antara, TCO,
| Penerbit: Kupang TIMES
