Edisi: 1056
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi rumor ancaman gelombang PHK efek dari kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hasan Nasbi, mengklaim, efisiensi anggaran dari pemerintah tidak akan berujung PHK.
pemutusan kerja bisa terjadi, karena status kontrak sebagai karyawan telah habis dan tidak diperpanjang.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi,
kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai,
tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya,
kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada."|Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan), dalam keterangan pers, Kamis, (13/02/25).
Hasan Nasbi, mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan.
Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar,
Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan,
Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita."|Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan)
Hasan Nasbi, sedikit menjelaskan, penyisiran yang dilakukan Presiden RI, Prabowo, belakangan ini mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial.
di antaranya, pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.
"Clear pesan Presiden, bahwa; yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat."|Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan)
Hasan Nasbi, menganalogikan kebijakan efisiensi dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam beras.
Satu genggam beras itu, lanjutnya, tidak akan terasa, tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari.
tapi, segenggam beras yang disisihkan dalam kurun waktu tertentu, akan terkumpul.
dan akan memberi manfaat bagi keluarga /atau tetangga yang membutuhkan.
"Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis."|Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan)
Isu PHK besar-besaran merebak tidak lama setelah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
salah satu kementerian yang menghadapi isu PHK karyawan honorer dan kontrak dan adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
di media sosial, viral 18 ribu orang pegawai dirumahkan, usai anggaran Kementerian PU dipotong 80% /atau setara IDR 81,38 Triliun.
Dody, mengatakan, pegawai yang dirumahkan itu adalah pegawai kontrak yang tidak diperpanjang lantaran anggaran masih ditinjau.
"Habis kontrak, Next kontraknya belum,
Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang."|Dody (Menteri PU RI), usai hadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR-RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (12/02/25).
tidak hanya itu, dua perusahaan media pelat merah, TVRI dan RRI juga sempat diterpa isu PHK pegawai.
Namun, TVRI dan RRI telah mengumumkan batal melakukan PHK terhadap karyawannya.
langkah tersebut diputuskan usai keduanya menggelar rapat di waktu yang sama dengan DPR-RI, Rabu, (12/02/25).
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kantor Komunikasi Kepresidenan,
| Penerbit: Kupang TIMES
