Edisi: 947
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera meneken Peraturan Presiden, yang akan menghapus utang, jutaan Petani dan Nelayan.
kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yang juga adik kandung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, saat berada di Menara KADIN Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu, (23/10/24).
Hashim, mengatakan, Perpres tersebut segera ditandatangani pekan depan (pekan ini) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
saat ini, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Atgas, sedang menyusun Perpres pemutihan utang lama petani dan nelayan agar bisa memiliki kesempatan untuk mendapat pinjaman perbankan.
"ini saya mau sampaikan saja,
mungkin, minggu depan akan ditandatangani,
ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama,
Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998,
Utang dari 2008,
Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama),"|Hashim (Dewan Penasehat KADIN Indonesia), Rabu, (23/10/24).
Utang lama membuat nama masuk blacklist SLIK OJK.
Jutaan nelayan dan petani memiliki utang lama, yang beragam, dimulai dari tahun 1998 saat krisis moneter.
Selain itu, Hashim mengatakan, jumlah utang yang dimiliki untuk setiap orang berbeda-beda, mulai dari IDR 10 Juta hingga IDR 20 Juta,
"mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjem lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak,
Kenapa.?
Karena utang IDR 10 Juta, IDR 15 Juta, IDR 20 juta,"|Hashim (Dewan Penasehat KADIN Indonesia)
Hashim, mengatakan, utang petani dan nelayan tersebut sebenarnya sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama.
Namun, hak tagih bank belum dihapus, sehinggga, membuat orang yang memiliki utang lama tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank.
Karena tidak bisa meminjam uang ke bank, akhirnya para nelayan dan petani terpaksa harus meminjam uang ke pinjaman online (pinjol) /atau rentenir, dengan riba yang tinggi.
"mereka tidak bisa dapet kredit,
mereka ke mana.? Ke renternir dan pinjol,
So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah,
ini tahun lalu ya kita rekam,
Terus Pak Prabowo setuju,"
dan waktu tim perbankan dipanggil, ada tim ekonomi (kami tanya), ini merusak /atau tidak perbankan Indonesia.? terus akhirnya disebut tidak,
karena sudah dihapus-bukukan.
Enggak ada lagi, tapi hak tagih tetap, maka 5-6 Juta ini harus terpaksa ke pinjol sama renternir,"|Hashim (Dewan Penasehat KADIN Indonesia)
Penghapusan Utang Petani dan Nelayan, termasuk Janji Kampanye Prabowo,
sebelumnya, tim kampanye Prabowo-Gibran sudah memberikan janji untuk memutihkan utang petani dan nelayan atas kredit usaha mereka selama ini.
Janji kampanye tersebut juga diucapkan oleh Hashim saat berada di acara pemenangan Prabowo-Gibran bersama relawan di MG Setos, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, (21/01/24).
"Pak Prabowo dan Mas Gibran, hari kedua dan ketiga (setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden), mereka akan hapus semua utang itu,
Akan melakukan pemutihan,"|Hashim (Dewan Penasehat KADIN Indonesia), dilansir dari Kompas.com, Minggu, (21/01/24) lalu.
Pemutihan tersebut dilakukan supaya petani dan nelayan bebas dari masalah finansial dan tidak dikejar-kejar oleh pihak bank dan bisa melakukan pinjaman untuk ongkos produksi.
menurut catatannya, sekitar 8 juta nelayan dan petani terlilit utang dari kredit usaha dan tidak mampu membayar utang pokok dan bunga.
dari jumlah tersebut, ada yang berutang sejak 1990 hingga 2000-an dan sebagian besar dari mereka berakhir terjebak rentenir dan pinjol.
Dampak Bagi Sistem Perbankan Nasional.?
Hashim menjamin, pemutihan utang tidak akan memengaruhi perekonomian negara dan sistem perbankan nasional akan tetap sehat.
"Kita jamin perbankan nasional tetap sehat. tidak akan rusak,
Bank itu tidak rugi, karena utang lama diganti asuransi kredit, maka tidak rugi,"|Hashim (Dewan Penasehat KADIN Indonesia)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Keuangan, Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: KADIN Indonesia, Kemenkum RI, OJK,
| Penerbit: Kupang TIMES
