Edisi: 1.220
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut membantu membereskan permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
AHY, mengatakan, APBN menjadi bagian Restrukturisasi Utang Whoosh, tetapi untuk spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain, saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (03/11/25).
dari hasil rapat koordinasi di kementeriannya dan arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan, negara akan hadir menyelesaikan permasalahan utang Whoosh.
“yang jelas kita tadi berbicara, infrastruktur seperti di banyak negara termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ."|AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI
putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu, mengatakan, memilih untuk tidak merinci penggunaan APBN untuk membereskan hutang Whoosh tersebut.
AHY meminta warga masyarakat menunggu.
AHY tidak menjawab secara tegas, ketika ditanya ihwal APBN akan masuk dalam skema pemulihan utang atau membantu operasional Whoosh.
AHY hanya memaparkan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk layanan kereta cepat Whoosh.
“sementara, ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastruktur nya harapannya berjalan dengan baik, akan ada sharing tanggung jawab dan pembagian beban."|AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI
cukup tahu • PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI harus menanggung kerugian senilai IDR 951,48 Miliar dari operasional kereta cepat Whoosh sepanjang semester I-2025.
Kerugian tersebut, terus membebani KAI sejak Whoosh mulai beroperasi komersial pada Oktober 2023.
Rugi tersebut berasal dari porsi kepemilikan KAI dalam konsorsium pengelola Whoosh, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang sebesar 58,53%.
Jika dihitung secara tahunan, kerugian tersebut sekitar IDR 1,9 Triliun.
Sepanjang tahun 2024, KAI mencatat kerugian dari PSBI sebesar IDR 2,69 Triliun.
di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyiapkan langkah jangka panjang untuk menangani proyek utang Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
sekadar catatan, investasi awal proyek KCJB atau WHOOSH sebesar USD 6 Miliar (IDR 91,8 Triliun) meningkat menjadi USD 7,2–7,3 Miliar (IDR 110–115 Triliun).
Kelebihan biaya senilai USD 1,2 Miliar tersebut ditanggung 60% oleh konsorsium Indonesia dan 40% oleh konsorsium China.
Skema pembiayaan proyek terdiri atas 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% ekuitas konsorsium. Untuk menutup cost overrun, pemerintah memberikan PMN sebesar IDR 3,2 Triliun ke KAI, sementara CDB menambah pinjaman sebesar USD 448 juta yang kemudian dijual ke KCIC.
Secara total, proyek utang mencapai sekitar IDR 79 Triliun dengan bunga awal 3,4% per-tahun atau setara dengan beban bunga USD 120,9 Juta per-tahun.
Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi membutuhkan waktu 38 tahun, sedangkan pemerintah menghitungnya dalam kisaran 30–40 tahun.
Diusut KPK,
sebelumnya, KPK telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sudah mulai dilakukan sejak awal tahun 2025.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, secara umum lembaga anti-rasuah tengah melakukan pencarian keterangan yang diperlukan untuk membantu mengungkap perkara ini.
Kendati demikian, KPK belum mengelaborasi jumlah dan identitas pihak yang sudah dimintai keterangan.
KPK juga belum mau menjelaskan jenis praktik lancung yang ada dalam proyek era pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo ini.
“memang masih dalam tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan kemajuan atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci."|Budi (Jubir KPK) belum lama ini.
Budi, mengatakan, oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapa pun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut, dapat disampaikan kepada KPK.
lembaga anti-rasuah tidak menghadapi kendala dalam melakukan penyelidikan ini. • meski begitu, dirinya belum bisa menjawab apakah penyelidikan akan rampung pada akhir tahun ini.
lembaga anti-rasuah memberikan waktu dan ruang kepada penyidik untuk menemukan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, KPK,
| Penerbit: Kupang TIMES
