Edisi: 792
Halaman 1
Integritas|Independen |Kredibel
BALI, KUPANG TIMES - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI), Basuki Hadimuljono, menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Agus Harimurti Yudhyono, terkait pembentukan badan baru untuk mengurus air.
Basuki merasa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sudah ada saat ini masih bekerja secara efektif.
Kemunculan badan baru dikhawatirkannya malah membuat koordinasi antar lembaga menjadi makin rumit.
"Makin banyak badan, makin koordinasinya makin tidak gampang dan rumit,"|Basuki (Menteri PUPR-RI), usai menghadiri acara Melasti Water Carnival di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, (23/05/24).
Basuki mengatakan, koordinasi antar lembaga yang ikut mengelola air saat ini sudah berjalan baik.
Bantuan dari Dewan Air Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, juga membuat koordinasi berjalan efektif.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR-RI bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementarian Pertanian, serta Kementerian Hutan untuk mengelola air.
Rencana pengelolaan air, dirumuskan oleh seluruh kementerian, bersama Dewan Air Nasional, baru kemudian dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR-RI.
Namun, Basuki merasa tidak ada masalah dengan usul yang disampaikan AHY.
karena, keputusan berada di pemerintahan selanjutnya.
"Sebaiknya nanti kita liat rumusannya pemerintah baru,"|Basuki (Menteri PUPR-RI)
untuk diketahui • sebelumnya, AHY berencana melapor ke Presiden RI, Joko Widodo terkait usulan pembentukan Badan Air Nasional.
"Kami tidak punya kewenangan secara langsung, tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan, sebagai pembantu presiden punya kewajiban diminta /atau tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik,"|AHY (Menteri ATR/BPN RI), saat ditemui usai menjadi pembicara dalam rangkaian acara World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Rabu, (22/05/24).
AHY, juga telah menyampaikan usulan, perlunya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang mengelola sumber daya air dalam forum internasional tersebut.
"Pemerintah pusat harus membentuk lembaga yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh kebijakan, strategi dan tindakan terkait pengelolaan air,"|AHY (Menteri ATR/BPN RI), dalam sambutannya.
menurut AHY, lembaga tersebut harus gesit dalam menghadapi fenomena krisis air, mengelola sumber daya air hingga mengatasi egosektoral dan tumpang tindih antarpihak.
Indonesia juga dikhawatirkan akan terus menghadapi tantangan terkait air, apabila tidak ada badan khusus yang menangani.
dalam sambutannya, AHY terinspirasi dari sejumlah negara yang telah lebih dulu membentuk lembaga khusus air.
"Kita dapat mempelajari beberapa praktik terbaik dari negara-negara yang telah mendirikan lembaga baru-baru ini, Kanada pada tahun 2023 serta Arab Saudi dan Afrika Selatan sebelumnya,"|AHY (Menteri ATR/BPN RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
| Narasi: Politik,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Kementerian PUPR-RI, WWF Ke-10 Bali 2024,
