Edisi: 1.564
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
'Kebocoran Instruksi Rahasia Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang memerintahkan 28 Kementerian-Lembaga melancarkan konten capaian 2 tahun pemerintahan secara serentak, mendadak memicu perbincangan publik.'
JAKARTA, KUPANG TIMES – setelah bocor surat orkestrasi keberhasilan program oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), kini kembali bocor salinan surat dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI)
Isi surat tersebut, memerintahkan seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga mepublikasikan konten capaian dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran secara serentak tiap pukul 16:00 WIB, mulai tanggal 12 hingga 20 Oktober 2026.
Surat tersebut berkop Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia bernomor B-108/BKP/D-4/KS.01/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 di Jakarta.
Sifatnya penting, dengan 2 (dua lampiran). • Perihalnya penyampaian dokumen agenda setting dua tahun pemerintah dan orkestrasi serentak konten capaian.
Penandatangannya atas nama Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Ulta Levenia Nababan, dengan tembusan kepala dan wakil kepala Bakom RI.
setiap halaman mencantumkan keterangan ditandatangani elektronik memakai sertifikat BSrE BSSN.
Surat ditujukan ke seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga sesuai daftar penerima.
Lampiran yang beredar memuat 28 nama, dari biro humas tujuh kementerian koordinator, direktorat di Kementerian Komunikasi dan Digital, Setneg, Setkab, Wantimpres, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkum, KemenHAM, Imipas, Perhubungan, PU, ATR/BPN, Transmigrasi, Perumahan, Perindustrian, hingga Perdagangan.
Bakom membuka surat dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dalam rapat orkestrasi agenda setting capaian dua tahun pemerintahan, Senin (12/10/26).
Rapat tersebut digelar pada hari yang sama dengan tanggal surat.
'bersama ini, kami sampaikan dokumen Strategi Komunikasi Agenda Setting 2 Tahun Pemerintah untuk ditindaklanjuti bersama sebagai acuan dalam menyelaraskan narasi dan menyukseskan amplifikasi capaian serta keberhasilan program prioritas pemerintah kepada masyarakat.'|isi surat Bakom RI, dikutip Kamis (15/10/26).
Permintaan intinya ada di paragraf berikutnya. • seluruh kementerian dan lembaga diminta memublikasikan konten capaian setiap pukul 16:00 WIB selama 12 sampai 20 Oktober 2026 lewat kanal media sosial masing-masing.
Konten disiapkan Bakom dan diakses melalui tautan bit.ly/2TahunPemerintahan.
'Kami berharap sinergi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna memastikan penyampaian informasi yang terpadu, konsisten, dan tepat sasaran, sehingga berbagai capaian dua tahun pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.'|isi surat Bakom RI
Potret: Bakom RI|Properti
sebelum bocornya surat Bakom, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemen Imipas juga menerbitkan surat tindak lanjut bernomor DIK-TI.07.01-5 tertanggal 13 Oktober 2026.
Surat tersebut merujuk persis surat Bakom B-108 dan memerintahkan Kanwil serta UPT imigrasi dan pemasyarakatan memublikasikan konten capaian kinerja pemerintahan Prabowo, mulai tanggal 13 s.d 20 Oktober 2026 dengan pesan kunci, kata kunci, dan tagar wajib agar terdeteksi sistem pemantauan Bakom RI.
dua rantai surat tersebut, menunjukkan orkestrasi berjalan dari Bakom ke kementerian, lalu ke unit pelaksana di daerah.
Pola yang sama kemungkinan terjadi di kementerian lain yang masuk daftar 28 penerima, tetapi redaksi belum memegang dokumennya.
Periode 12 sampai 20 Oktober yang dipilih Bakom RI berimpitan dengan rilis evaluasi dua tahun pemerintahan dari sejumlah lembaga.
Hasilnya beragam, tetapi kritik paling tajam datang dari CELIOS dan Kabinet Bayangan.
CELIOS bersama Kabinet Bayangan merilis Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (11/10/26) malam.
Survei digelar 15 September sampai 9 Oktober 2026 terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 ahli.
Kinerja Kabinet Merah Putih mendapat nilai 4,7 dari 10 dari masyarakat dan 2,9 dari ahli.
Presiden Prabowo mendapat 4,6 dari masyarakat dan 2,8 dari ahli.
Wapres Gibran mendapat 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari ahli.
Nilai 1 menjadi pilihan terbanyak untuk Prabowo di kalangan masyarakat dengan 23% dan 48% memberi nilai 1 sampai 4.
"Penilaian kinerja 2 tahun kabinet Prabowo-Gibran. • Penilaian kinerja kabinet; masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan Ahli 2,9 dari 10,
untuk Gibran, ahli beri 2,2 dari 10. • sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10."|Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS
temuan lain yang menarik dari survei CELIOS ini adalah 75% responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah dan 67% menyebut perilaku Prabowo sebagai sumber tekanan.
sebanyak 82% menilai pajak dan pungutan terlalu berat, 62% menilai pemerintah gagal membuka lapangan kerja, dan 53% menyebut ekonomi rumah tangga lebih buruk dari tahun lalu.
sebanyak 55% pemilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya lagi pada 2029, berbanding 27% yang akan memilih lagi.
"Jadi jika ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. • Sisanya 19 persen tidak tahu."|Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS
Bhima mengatakan, pada sektor lingkungan, 96% ahli menilai penanganan karhutla tidak efektif.
Sebanyak 92% ahli khawatir terhadap arah kebijakan, 80% menilai keterlibatan militer dalam urusan sipil meningkat, dan kepercayaan terhadap penegak hukum hanya 4,7 dari 10.
dalam rilis survei tersebut, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyampaikan 6 (enam) rekomendasi.
PERTAMA • hentikan pemotongan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
KEDUA • bentuk kabinet berbasis keahlian.
KETIGA • terapkan pajak kekayaan 1 sampai 2% di atas IDR 84 Miliar yang diperkirakan menambah IDR 142,2 Triliun per tahun.
KEEMPAT • tahan laju utang, karena bunga menyerap 24% penerimaan pajak.
KELIMA • ubah ukuran keberhasilan ekonomi ke kesejahteraan dan daya dukung lingkungan.
KEENAM • perluas kerja layak dan pulihkan meritokrasi di birokrasi, BUMN, dan Danantara.
selain itu, CELIOS meminta pemerintah menghentikan Program MBG. • ini berdasarkan survei dimana dinilai 50% ahli ingin program ini dihentikan total dan 37% minta dihentikan sementara.
Sementara 91% ahli menilai KDMP tidak dirancang dan dijalankan memadai.
Tanggapan Gerindra,
menanggapi hasil survei tersebut, politikus Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, tuduhan tersebut adalah tuduhan tanpa bukti.
Sugiat menganggap, klaim 75% masyarakat stres adalah bentuk dramatisasi keadaan ekonomi yang dinilai membaik.
Sugiat juga membantah pemerintah Prabowo-Gibran melakukan pembatasan kebebasan sipil.
Sugiat mempertanyakan metode yang dipakai CELIOS yang dinilainya opini kelompok tertentu.
Sugiat menolak ide pajak kekayaan ekstrem, karena risiko pelarian modal.
selain CELIOS, Arawicaksa Institute merilis survei kepuasan pada 13 Oktober.
hasilnya tipis, 50,1% puas dengan 3,3% sangat puas, berbanding 44,8% tidak puas dengan 6,1% sangat tidak puas.
Survei digelar dari tanggal 3 sampai 8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden tatap muka multistage random sampling dengan margin kesalahan sekitar 2,89%.
"setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG,
terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut."|Rudi Hartono, peneliti senior Arawicaksa, Selasa (13/10/26).
di sisi lain, survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia pada 8 sampai 20 September mencatat 80,7% puas terhadap Prabowo.
Survei Piramida Research yang rilis 14 Oktober mencatat kepuasan 60,4%.
Rentang 50 sampai 80% tersebut, menunjukkan, hasil sangat tergantung waktu, pertanyaan, dan metode.
Orkestrasi konten capaian tidak menjawab perbedaan tersebut.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: afu.id
| Penerbit: Kupang TIMES
