Edisi: 1.561
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kembali dikeluhkan para pengendara mobil dan motor, Sabtu (10/10/206), sekitar pukul 18:30 WITA.
menurut para pengendara, kelangkaan BBM Pertalite telah berlangsung hampir sepekan terakhir, ketika sejumlah pengendara mendapati stok Pertalite kosong dan hanya tersedia BBM jenis Pertamax yang harganya lebih mahal.
Sejumlah pengendara mengaku kecewa karena kesulitan mendapatkan Pertalite, yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari.
Sebagian pengendara terpaksa membeli BBM melalui pengecer dalam botol dengan harga lebih tinggi, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah keterbatasan penghasilan.
Keluhan tersebut turut disampaikan seorang pengendara melalui media sosial yang mengaku telah mendatangi 7 (tujuh) SPBU, tetapi tidak berhasil mendapatkan Pertalite karena stoknya kosong.
dalam unggahannya, pengendara tersebut mempertanyakan peran gubernur, bupati, dan wali kota dalam mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi yang dinilai semakin sulit didapatkan.
Pegiat Media Sosial Darius, dalam postingannya menyoroti, maraknya penjualan BBM bersubsidi melalui pengecer dengan harga yang disebut meningkat hingga 100–200% dibandingkan harga pembelian di SPBU.
Darius mengatakan, praktik tersebut memberatkan masyarakat karena sejumlah pengecer diduga membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar di SPBU sebelum menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
Darius menyinggung, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk larangan praktik penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Darius menilai, Satgas BBM Bersubsidi di tingkat Kabupaten dan Kota di Prov NTT belum menunjukkan tindakan tegas terhadap praktik penjualan oleh pengecer, meskipun berbagai pertimbangan kemanusiaan dan kondisi wilayah menjadi tantangan tersendiri.
Solusi,
Darius menyarankan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengkaji kemungkinan pembentukan subpenyalur BBM bersubsidi di setiap kecamatan atau lokasi tertentu yang mudah dijangkau masyarakat.
usulan tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan jumlah SPBU, Pertashop, dan SPBU Satu Harga di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Prov NTT.
selain itu, Darius mengusulkan kepada pemerintah daerah, apabila memperoleh persetujuan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dapat mengkaji mekanisme pengendalian harga melalui penetapan harga eceran tertinggi pada subpenyalur.
menurut Darius, kebijakan tersebut perlu dibahas bersama BPH Migas dan instansi berwenang agar akses masyarakat terhadap BBM tetap terjamin, harga lebih terkendali, serta penyaluran subsidi berjalan sesuai aturan.
Keluhan serupa disampaikan warga bernama Fidelis melalui media sosial yang mempertanyakan kondisi ketersediaan Pertalite di Kota Kupang, terlebih bagi masyarakat di kabupaten lain di Pulau Timor.
Darius menyoroti pola kekosongan Pertalite yang menurut pengamatannya kerap terjadi pada malam hingga pagi hari, serta membandingkan harga Pertalite sekitar IDR 10.000 per liter dengan Pertamax sekitar IDR 16.000 per liter, sehingga meminta pemerintah dan pihak berwenang memberikan penjelasan serta solusi nyata.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Migas, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: berbagai sumber,
| Penerbit: Kupang TIMES
