Edisi: 1.572
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
Menteri HAM Natalius Pigai menilai Kondisi Demokrasi di Indonesia sangat baik, bahkan mengalami 'surplus.'
JAKARTA, KUPANG TIMES – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengklaim, Indonesia sedang mengalami situasi 'surplus demokrasi.'
Natalius mengatakan, dinamika antara pemerintah dan rakyat berlangsung demokratis.
Negara demokrasi dan egaliter merespons baik terhadap pendapat, kritik, dan tuntutan publik.
“bahkan sampai aktivis, Andrie Yunus mendapat kekerasan, Presiden (Prabowo Subianto) sendiri menyampaikan pendapat langsung bahwa; itu adalah tindakan dan perbuatan terorisme."|Natalius (Menteri HAM) saat ditemui wartawan di acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan HAM di Jakarta Selatan, Rabu (21/10/26)
Natalius mengklaim, sebelumnya tidak pernah ada presiden dalam sejarah Republik Indonesia yang langsung mengecam tindakan kekerasan seperti itu.
Natalius mencontohkan pembunuhan Pembela HAM, Munir Salid Thalib, pada 2004.
“mana ada dalam sejarah Republik Indonesia, termasuk pada saat Munir dibunuh, seorang presiden menyampaikan pendapat dan mengecam tindakan.?
Baru Presiden Prabowo yang bisa memastikan adanya perlindungan negara, proteksi terhadap rakyatnya."|Natalius (Menteri HAM)
Mantan anggota Komisi Nasional HAM itu, mengklaim, pemerintah Prabowo tidak pernah menggunakan instrumen hukum untuk membungkam pendapat rakyat.
“apakah ada pendapat, pikiran, dan perasaan publik, kemudian negara memenjarakan.? Enggak pernah."|Natalius (Menteri HAM)
Natalius menilai, kondisi demokrasi di Indonesia sangat baik dan melebihi rata-rata.
“Sekarang ini kita alami demokrasi yang sangat surplus."|Natalius (Menteri HAM)
Rapor Merah,
Sementara, Amnesty International Indonesia memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Penilaian tersebut dirilis setelah Amnesty mengevaluasi kebijakan dan praktik pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pemerintah belum menunjukkan kemajuan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Amnesty menyoroti penyempitan ruang sipil, perluasan peran militer dalam urusan sipil, serta sejumlah kebijakan ekonomi yang berdampak terhadap hak masyarakat.
"bahkan di beberapa bidang terasa nol besar atau bahkan minus di dalam penegakan hak asasi manusia."|Usman, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10/26)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian HAM RI, Amnesty International Indonesia,
| Penerbit: Kupang TIMES
