Edisi: 1.381
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - DPRD Kota Kupang terlihat sinis dengan Tanggapan Pemerintah Kota Kupang (Pemkot) terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Paripurna, Senin (13/04/26).
para Legislator menilai, Pemkot Kupang berkelit dan tidak jujur mengakui adanya kekeliruan terkait narasi sensasional dalam LKPj TA 2025.
Capaian PAD TA 2025 dinarasikan sebagai prestasi terbaik dalam 5 tahun terakhir dengan membukukan capaian 100,9%.
dalam jawaban, Pemkot Kupang mengatakan bahwa; pencapaian 100,9% PAD tersebut adalah realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.
mirisnya lagi, pendapatan 100,9% pajak yang dikelola Bapenda tidak diuraikan secara detail.
selain itu, dalam uraian 9 item pendapatan dari sektor pajak daerah, ternyata hanya mencapai 83,52% (lihat grafis di akhir berita)
Tanggapan Fraksi Golkar,
usai sidang, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud menegaskan, tanggapan Pemkot Kupang sangat normatif dan tidak menyentuh substansi pertanyaan-pertanyaan fraksi-fraksi.
Fraksi Golkar menyayangkan jawaban Pemkot Kupang.
"Kita sayangkan, Jawabannya kow masih sangat normatif,
apa yang ditulis dalam LKPj kok diberi penjelasan lagi, aneh saja,
apalagi ini terkait dengan PAD tadi.. orang tahu PAD itu pendapatan asli daerah bukan sektor tertentu saja."|Tellend (Ketua Fraksi Golkar)
Tellend mengatakan, Pemkot Kupang tidak jujur dan tidak mau mengakui bahwa; narasi yang ditulis dalam LKPj adalah kekeliruan.
Khususnya terkait dua data capaian realisasi PAD TA 2025 yang berbeda.
"Kan ketika itu sudah termuat dalam LKPj, maka menjadi konsumsi publik dan siapapun yang membaca, pasti punya pemahaman yang sama, kalau di situ tertulis PAD, maka PAD, bukan dari sektor yang lain."|Tellend (Ketua Fraksi Golkar)
sementara terkait SiLPA, Tellend mengatakan, masih belum jelas.
Pemkot Kupang menyatakan sepakat akan mengoptimalkan dana SiLPA, namun faktanya lain.
"tadi kan jawaban pemerintah sepakat mengoptimalkan dana SiLPA.! tapi faktanya mana.? Faktanya tidak dioptimalkan.!
Jadi saya kira pemerintah gagal melakukan perencanaan yang baik untuk menggunakan anggaran yang terbatas,
ada efisiensi tapi kok ada lagi SiLPA yang besar."|Tellend (Ketua Fraksi Golkar)
Tanggapan Fraksi Demokrat,
Ketua Fraksi Demokrat, Maudy Dengah menyoroti perbedaan data realisasi PAD serta penggunaan dana Silpa yang tidak dioptimalkan.
"Pemkot harus jujur soal itu, dan sudah dijelaskan tadi, rupanya capaian sebesar 100,09 persen itu capaian pajak.! Jadi bukan PAD.. Jadi Pemkot ke depan lebih berhati-hati."|Maudy (Ketua Fraksi Demokrat)
Tanggapan Fraksi NasDem,
Sekretaris Fraksi NasDem, Absalom Sine menegaskan, secara garis besar, tanggapan pemerintah sangat normatif dan sebagian tidak menjawab esensi pandangan umum fraksi.
misalnya: PAD, terdapat dua versi berbeda, dan dalam jawaban disebutkan sebenarnya yang terealisasi sebesar 100,09 persen itu adalah capaian PAD dari sektor pajak, bukan PAD secara keseluruhan.
sedangkan di halaman lainnya, PAD disebutkan mencapai 85,71 persen.
Sehingga bedanya versi PAD ini, menunjukkan Pemkot tidak cermat dalam menyesuaikan anggaran dalam LKPj.
"ini yang jadi soal.. Padahal di LKPj Pemerintah menyebut itu PAD, sehingga orang berasumsi bahwa ada informasi yang salah di situ, padahal pemilihan diksi itu yang berbeda."|Absalom Sine (Sek Fraksi NasDem)
sementara terkait SiLPA, Absalom menyesalkan tidak digunakan di tengah kebutuhan pembangunan Kota Kupang yang masih butuh banyak perhatian.
Absalom menekankan Pemkot Kupang dalam menyusun anggaran semestinya harus cermat, sehingga sebisa mungkin menghindari Silpa yang besar, meski Silpa saat ini masih berada di kategori sehat.
"SiLPA itu paling tinggi jika mencapai 5 persen dari total APBD,
Kalau kemudian APBD Pemkot yang saat ini mencapai IDR1,3 Triliun lebih,
namun SiLPA-nya IDR66 Miliar, masih tergolong baik."|Absalom Sine (Sek Fraksi NasDem)
Absalom mengatakan, dalam kondisi efisiensi saat ini, nominal SiLPA yang mencapai IDR66 Miliar sangat besar.
"harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat."|Absalom Sine (Sek Fraksi NasDem)
Absalom mengatakan, untuk itu ke depan, Pemkot Kupang harus merencanakan anggaran dengan baik, sehingga meminimalisir SiLPA ini.
"ini kan penyerapan anggaran. Intinya dana ada, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,
mudah-mudahan di tahun 2026 ini kinerja Pemkot lebih baik."|Absalom Sine (Sek Fraksi NasDem)
Tanggapan Fraksi PDI-P dan Fraksi Gerindra,
Ketua Fraksi PDI-P, Barche Bastian dan Ketua Fraksi Gerindra, Moses Mandala menilai, tanggapan Pemerintah Kota Kupang masih normatif.
"Tanggapan tadi biasa-biasa saja. Nanti akan diperdalam di Pansus."|Barche (Ketua Fraksi PDI-P)
"sangat normatif."|Moses (Ketua Fraksi Gerindra)
Tanggapan Fraksi Gabungan,
Sekretaris Fraksi Gabungan, Dominggus Kale Hia mengatakan, LKPj Wali Kota normatif dan asal-asalan saja, terutama terkait kisruh PMI yang belum diselesaikan sampai hari ini.
Realisasi Pajak Pemerintah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2025
(bersumber dari 9 Jenis Objek Pajak)
Jenis Pajak Target Realisasi
1. Hotel
IDR14.193.000.000 IDR11.877.903.839
2. Restoran
IDR25.535.000.000 IDR35.199.121.671
3. Hiburan
IDR3.650.000.000 IDR2.504.277.897
4. Reklame
IDR4.675.000.000 IDR4.101.254.717
5. Penerangan Jalan
IDR40.900.000.000 IDR41.207.750.133
6. Parkir
IDR2.771.000.000 IDR1.126.493.870
7. Air Tanah
IDR200.000.000 IDR156.584.890
8. Bumi Bangunan
IDR21.550.000.000 IDR22.009.078.409
9. BPHTB
IDR20.450.000.000 IDR16.537.742.406
Sumber: Pemkot Kupang
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Keuangan, Politik, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemkot Kupang,
| Penerbit: Kupang TIMES
