Edisi: 1.386
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghadapi dampak dari globalisasi.
Purbaya mengatakan, sejatinya IMF menyediakan dana bantuan untuk negara-negara terdampak akibat konflik yang memicu konflik di Timur Tengah.
Namun saat ini, Indonesia tidak membutuhkan bantuan IMF, karena ada bantalan fiskal berupa: Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam kas pemerintah senilai total IDR 420 Triliun.
"tentu saja Indonesia tidak membutuhkan, karena anggaran kami cukup baik dan kami masih memiliki bantalan yang cukup besar yaitu: IDR 420 Triliun yang saya katakan sebelumnya."|Purbaya (Menkeu RI) dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/04/26).
Purbaya mengatakan, IMF memperkirakan pemanasan global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan akibat perang yang belum terlihat akhir penyelesaiannya.
Kesempatan itu diambil Purbaya dan rombongan untuk menjelaskan kebijakan kondisi fiskal pemerintah Indonesia kepada IMF.
Kepada Direktur Pelaksana IMF, Purbaya mengatakan, Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir tahun lalu.
Purbaya mengeklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami percepatan ketika terjadi guncangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
salah satu kebijakan pemerintah yang dikemukakan Purbaya, yakni: menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak.
hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun.
“Ya mereka agak bingung sebetulnya tadi kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini."|Purbaya (Menkeu RI)
Potret: Kemenkeu RI|Properti • Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di AS
eks boss LPS itu mengungkapkan, SAL yang dimiliki pemerintah hingga saat ini mencapai IDR 420 Triliun.
sebanyak IDR 300 Triliun telah ditempatkan di perbankan secara bertahap sejak September 2025.
Sementara sisanya sebesar IDR 120 Triliun ditempatkan di Bank Indonesia (BI).
Kepala Pusat Macro Economic dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan, penggunaan SAL untuk menutup defisit APBN 2026 sejatinya merupakan instrumen pembiayaan jangka pendek, karena tidak menambah utang baru dan dapat meredam tekanan likuiditas pemerintah.
“ini bukan solusi struktural.!
Ketergantungan berlebihan pada SAL mencerminkan melemahnya kualitas perencanaan fiskal, karena pemerintah menggunakan “tabungan masa lalu” untuk membiayai kebutuhan saat ini, bukan memperbaiki keseimbangan pendapatan dan belanja secara fundamental."|Rizal (Indef) dikutip dari Bloomberg
Rizal menjelaskan, terdapat sejumlah risiko ketika pemerintah menggunakan SAL secara agresif bahkan hingga kepunahan.
Pemerintah nantinya akan kehilangan penyangga fiskal untuk menghadapi tekanan di depannya, seperti harga minyak atau pelemahan rupiah.
penarikan dana SAL dalam skala besar juga berpotensi mengganggu likuiditas perbankan dan menekan pasar keuangan, bahkan dari perspektif investor, langkah ini bisa dibaca sebagai sinyal menyempitnya ruang fiskal, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan persepsi risiko dan biaya pembiayaan utang pemerintah ke depan.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemenkeu RI, Indef,
| Penerbit: Kupang TIMES
