Edisi: 1.324
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
BANDUNG, KUPANG TIMES - 'Angka Indikasi Masalah Kesehatan Mental itu terlihat dari hasil CKG Siswa di Bandung.'
Pemerintah Kota Bandung mengungkap hasil cek kesehatan gratis di sekolah.
berdasarkan data skrining terhadap 148.239 pelajar, sebanyak 71.433 siswa atau 48,19% terindikasi memiliki masalah kesehatan mental.
“temuan paling menonjol terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, yaitu: 49,09% siswa menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental."|Yayan Ahmad Brilyana (Kadis Komdigi Kota Bandung) keterangan tertulis, Jum'at (06/02/26).
Yayan menjelaskan, dari kalangan pelajar SMP sederajat, sebanyak 30,55% siswa menunjukkan masalah kesehatan jiwa.
Kemudian 76,46% mengalami gejala ansietas (anxiety) atau kecemasan ringan, dan 7,89% terindikasi ansietas berat.
Selain itu, 15,23% siswa SMP sederajat di Kota Bandung mengalami gejala depresi ringan dan 7,42% terindikasi depresi berat.
Sementara itu, di kalangan pelajar sekolah dasar (SD) sederajat, sebanyak 43.390 siswa dari 80.724 siswa yang diperiksa (53,75%) terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa yang didominasi gejala ansietas ringan dan depresi ringan.
Sedangkan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) sederajat, tercatat 25,79% siswa terindikasi masalah kesehatan jiwa, sedangkan di sekolah luar biasa atau SLB mencapai 48,51%.
Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat, M. Ilmi Hatta, menilai, kondisi kesehatan mental pelajar Bandung itu sudah masuk kategori lampu kuning dan membutuhkan intervensi profesional secara serius.
Dosen Psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba) itu, mengatakan, di sekolah memang ada guru Bimbingan dan Konseling (BK), namun kewenangannya terbatas.
“untuk kasus-kasus tertentu yang cukup berat tidak bisa hanya ditangani guru BK, harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi kepada anak-anak yang bermasalah."|Ilmi (Akademisi)
Himpunan psikologi rencananya akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan intervensi di sekolah.
Sementara untuk kewilayahan, bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan agar psikolog turun memberikan psikoedukasi kepada para orang tua tentang cara mendidik dan mendampingi anak yang baik dan benar.
Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga kegiatan psiko edukasi bagi orang tua di tingkat kewilayahan.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Kesehatan, Pendidikan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Komdigi Kota Bandung, Himpsi Jabar,
| Penerbit: Kupang TIMES
