Edisi: 1.238
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026, didapati fakta yang cukup mengkhawatirkan.
Kekhawatiran tersebut, sudah disampaikan semua fraksi di DPRD Kota Kupang saat memberikan Pandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Pemerintah Kota Kupang tentang Rancangan KUA-PPAS TA 2026.
Fraksi Partai Gerindra • Fraksi NasDem • Fraksi PDI-P • Fraksi Golkar • Fraksi PKB • Fraksi PAN hingga Fraksi Demokrat, menyoroti, pemotongan pendapatan daerah melalui alokasi Transfer Daerah (TKD) senilai IDR 204 Miliar, proyeksi pendapatan daerah yang menurun, hingga rencana pemanfaatan Dana Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar IDR 55 Miliar.
Pemkot Kupang, menetapkan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 hanya sebesar IDR 1.468.802.805.353 [IDR 1,4 Triliun] atau Berkurang sebanyak IDR 182.746.664.280 atau 12,44% dari proyeksi Tahun Anggaran 2025 yang mencapai IDR 1.444.218.895.870.
menariknya, dari total pendapatan sebesar IDR 1,4 Triliun tersebut, sebanyak IDR 1.205.437.835.009 atau IDR 1,2 Triliun bakal dihabiskan untuk Belanja Operasional.
yang terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar IDR 840.971.777.914 atau IDR 840.9 Miliar dan Belanja Modal sebesar IDR 130.6 Miliar.
artinya: sebanyak 62% atau IDR 840.9 Miliar, dari total pendapatan daerah TA 2026, akan digunakan untuk membayar gaji dan tujungan ASN-PPPK, gaji dan tunjangan DPRD, kepala daerah serta tambahan penghasilan ASN-PPPK.
Alokasi anggaran tersebut, ternyata mengalami kenaikan sebesar IDR 19,5 Miliar di bandingkan dengan alokasi gaji pegawai Pemkot Tahun Anggaran 2025 yang hanya IDR 821,44 miliar.
dengan kata lain, praktis hanya anggaran sebanyak IDR 263.364.952.344 atau IDR 263 Miliar dari proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebanyak IDR 1,4 Triliun, yang akan digunakan untuk membiayai program-program Pemerintah Kota Kupang.
DPRD Kota Kupang Ragu,
Fraksi PAN-DPRD Kota Kupang, melalui anggotanya Dedy Pattiwua, meragukan, Program Pemkot Kupang Tahun Anggaran 2026, bakal berjalan optimal.
bukan saja disebabkan karena pemotongan pendapatan daerah melalui alokasi Transfer Daerah (TKD) senilai IDR 204 Miliar, akan tetapi, pembiayaan belanja operasional bakal menguras 62% total pendapatan Pemkot Kupang.
Fraksi PAN menilai, 10 prirotas pembangunan kepemimpinan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, dalam RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029, hampir pasti tidak bakal berjalan optimal di tahun depan.
Diuraikan, Pemkot Kupang menergetkan peningkatan layanan persampahan, revitalisasi armada, serta modernisasi TPA, tapi pada saat yang sama, pendapatan daerah justru turun 12,44% dan transfer pusat turun 19,05%.
Pemkot Kupang merencanakan berbagai bantuan sosial, termasuk beras gratis, rumah layak huni, insentif kader dan santunan duka.
Namun, data menunjukkan peningkatan angka stunting hingga proyeksi 26,6% di tahun 2025 serta naik turunnya tingkat pengangguran.
Pemkot Kupang menargetkan peningkatan air bersih dan perluasan jaringan, sementara pendapatan transfer diproyeksikan menurun signifikan.
Pemkot Kupang menetapkan berbagai program untuk pemberdayaan UMKM, bantuan modal, digitalisasi dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
Namun, sektor perdagangan dan industri kreatif masih sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.
Pemkot Kupang segera menyediakan layanan kesehatan gratis berbasis NIK, pelayanan home care, sarana kesehatan, seta bantuan bagi disabilitas.
Padahal data menunjukkan bahwa; tren kenaikan stunting kembali meningkat.
Pemerintah Kota Kupang mengusung program beasiswa, fasilitas pendidikan gratis dan pelatihan keterampilan. Pada sata yang sama, indeks IPM memang meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi, diproyeksikan naik.
Pemerintah Kota Kupang menargetkan peningkatan infrastruktur, jalan lingkungan, taman kota, fasilitas publik dan penerangan.
Namun, proyek infrastruktur membutuhkan biaya besar, sementara pendapatan daerah justru menurun.
Pemerintah Kota Kupang ingin membangun tata kelola modern, command Center dan optimalisasi PAD melalui digitalisasi.
Namun, proyeksi PAD Tahun 2026 justru turun.
terutama pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merosot 31,07%.
Pemerintah Kota Kupang menargetkan pembangunan fasilitas olahraga, peningkatan pelatihan dan kegiatan kompetisi.
Namun, di tengah keterbatasan pendapatan, apakah pemerintah telah menyusun kebutuhan biaya secara realistis sehingga tidak mengorbankan belanja mandatori, seperti: kesehatan, pendidikan dan layanan dasar.
Tanggapan Pemerintah Kota Kupang,
Pertanyaan dan Usul Saran fraksi-fraksi tersebut kemudian mendapat penjelasan dari Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, tentang rancangan kebijakan anggaran 2026 Pemkot Kupang dalam Sidang Paripurna, Jum'at, (21/11/25) di Ruang Sidang Utama Sasando DPRD Kota Kupang.
Serena, mengatakan, terkait 'Kupang Berseri' Pemerintah Kota Kupang memahami bahwa; pelayanan persampahan merupakan pelayanan dasar yang tidak dapat ditunda, sekalipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan.
Pemerintah telah menyiapkan penjamin anggaran melalui tiga pendekatan, yakni: penataan ulang prioritas belanja daerah dengan merecofusing terhadap pos belanja yang tidak terlalu mendesak, sedang memperkuat optimalisasi PAD, serta membuka ruang untuk skema cost sharing antar perangkat daerah dalam pengelolaan kawasan tertentu.
Sementara skema pendanaan inovatif untuk modernisasi TPA Alak, tidak tergantung APBD.
Pemkot Kupang, merancang, pendekatan pendanaan modernisasi yang tidak hanya bertumpu pada sumber anggaran konvensional.
Pemkot Kupang, berkomitmen, membangun model pembiayaan campuran (Blenden finanching) yang melibatkan pemerintah pusat daerah, swasta serta mitra pembangunan internasional.
terkait Kupang Sejahtera, Kupang Berkualitas, Kupang Mandiri, Kupang Sehat, Kupang Kota Pendidikan, Kupang Modern, Kupang Transparan, dan Kupang Juara.
Pemkot telah melakukan perencanaan dan penganggaran secara realistis sesuai dengan urgensitas dan skala prioritas pembangunan daerah dan terobosan memperkuat optimalisasi PAD, serta membuka ruang untuk skema cost sharing antar perangkat daerah dalam pengelolaan kawasan tertentu secara transparan.
Berikut, KUA-PPAS APBD Pemkot Kupang Tahun Anggaran 2026,
Pendapatan Daerah IDR 1.468.802.805.353
Belanja Daerah:
1. Belanja Operasional IDR 1.205.437.835.009
• Belanja Pegawai:
IDR 840.971.777.914
• Barang dan Jasa:
IDR 353.798.565.836
2. Belanja Modal IDR 130.618.215.158
• Peningkatan SDM:
IDR 1.819.676.200
• Stunting & Gizi Buruk:
IDR 98.404.594.549
• Infrastruktur:
IDR 246.531.361.007
3. Belanja Tak Terduga IDR 5.000.000.000
Total: IDR 1.301.056.000.101
SILPA: IDR 55.000.000.000
Sumber Data: Pemerintah Kota Kupang
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemkot Kupang, Humas DPRD Kota Kupang,
| Penerbit: Kupang TIMES
