Edisi: 1.235
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur, meminta, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"hal ini bertujuan, untuk bisa memudahkan REI NTT dalam memberikan bantuan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Renda (MBR) atau merumahkan lebih banyak masyarakat di NTT."|Chandra Sentosa (Ketua REI NTT) saat acara Penutupan Pameran Expo REIANG Gembira, di Lippo Plaza Kupang, Minggu, (16/11/25) Malam.
Ketua REI NTT, Chandra Sentosa, mengatakan, berdasarkan hasil pameran tersebut, telah terjual 126 unit rumah subsidi senilai IDR 23 Miliar dan 2 (dua) unit rumah komersil senilai sekitar IDR 880 Juta.
total penjualan tersebut, kurang lebih, telah mencapai IDR 2,4 Miliar.
sementara sponsor dari Konforta sekitar IDR 200 Juta dan Pegadaian sekitar IDR 600 Juta.
Chandra, mengungkap, jumlah tersebut, belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni: IDR 30 Miliar.
Chandra, menjelaskan, dari 126 unit rumah subsidi yang diberikan ini belum menentu.
sebab, banyak calon pembeli/nasabah-nasabah yang datang ketika sudah berada penghujung kegiatan.
hal tersebut terjadi, kemungkinan besar, informasi terkait penjualan rumah subsidi belum tersampaikan kepada masyarakat.
"Jadi kemungkinan besar informasi ini juga belum tersampaikan banyak ke teman-teman, ke nasabah-nasabah, ke calon pembeli karena ada banyak juga yang mereka datang, prosesnya ambil brosur, cek lokasi, mereka tanda jadinya itu kan butuh waktu."|Chandra Sentosa (Ketua REI NTT)
Chandra, menegaskan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta, seperti: REI NTT, yang memiliki wewenang sebagai pengembang.
REI NTT merupakan salah satu aset perekonomian terbesar di NTT.
Chandra, menjelaskan, setiap tahun REI NTT biasa memberikan bantuan rumah kepada masyarakat kurang lebih 1000-1500 unit.
Apabila Pemerintah Daerah ingin memfasilitasinya menjadi 2500 rumah subsidi untuk mengurangi kemiskinan, maka upaya yang harus dilakukan adalah pembebasan BPHTB.
sebab, melalui komponen tersebut, kesempatan masyarakat untuk mendapatkan rumah menjadi bertambah.
"saat ini kan ekonomi lagi sangat menurun jadi ini sangat tepat,
Pemerintah bersama swasta, khususnya di REI, harus bergandengan tangan untuk bisa menjawabi kebutuhan masyarakat."|Chandra Sentosa (Ketua REI NTT)
Chandra, menuturkan, REI NTT terus bergerak untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi untuk memberikan bantuan rumah bagi masyarakat.
Chandra, mengatakan, timnya selalu optimis, penjualan perumahan akan terus bertambah.
sebab, kebutuhan untuk memiliki rumah, sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang.
Namun, pemerintah juga harus mendukung dengan BPHTB gratis.
Chandra, menjelaskan, dalam Pameran Expo REIANG Gembira tersebut, bukan sekadar penjualan yang dilakukan, akan tetapi pihaknya juga sudah melakukan akad massal dengan BRI Kupang yang terdiri dari 27 unit rumah dengan nilai sekitar IDR 5 Miliar.
Chandra, berharap, Pemprov NTT dan Pemkab/Pemkot membebaskan BPHTB.
sebab, banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang sudah pro-rakyat dengan menerapkan aturan tersebut.
mengingat, program ini merupakan program dari Pemerintah Indonesia, Prabowo-Gibran, untuk menyediakan 3 juta rumah/hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan target membangun 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir.
"Kalau Pak Presiden saja mau membebaskan BPHTB karena dianggap komponen terberat, kenapa pemerintah daerah tidak mendukung masyarakatnya untuk bebas dari kemiskinan, kalau kita dari Developer kita sudah membebaskan banyak hal."|Chandra Sentosa (Ketua REI NTT)
Tanggapan Pemprov NTT,
Wakil Gubenur NTT, Johni Asadoma, ditemui secara terpisah di Kantor DPRD NTT usai Sidang Paripurna, Senin, (17/11/25) mengatakan, saat ini belum ada komunikasi khusus antara Pemprov, Pemda dengan pihak REI terkait persoalan tersebut.
"Kita belum komunikasi khusus terkait hal tersebut, makanya REI harus datang kemudian kita bahas bersama, sehingga kita bisa mendapatkan solusinya."|Johni (Wagub NTT)
eks Kapolda NTT itu, mengatakan, ke depan, perlu adanya komunikasi yang intens.
Wagub NTT, Johni Asadoma, mengakui, program tersebut merupakan program nasional yang sangat strategis dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga pembahasan tersebut perlu dilakukan, agar implementasinya bisa terlaksana dengan baik.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Bisnis, Politik, Pembangunan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: REI NTT, Johni Asadoma (Wagub NTT),
| Penerbit: Kupang TIMES
