SEGERA.! Pemprov NTT Pangkas Biaya Rapat hingga Perjalanan Dinas, Efek Pemotongan TKD 2026

Edisi: 1.200
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KN|Properti • ilustrasi

KUPANG TIMES - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera memangkas biaya rapat hingga perjalanan dinas, efek dari pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 mendatang. 

Kepala Badan Keuangan Daerah Prov NTT, Benhard Menoh, menjelaskan, dana TKD dikurangi dari Kementerian Keuangan dan dialihkan ke Kementerian/Lembaga yang ada di daerah. 

"Saat ini kita sedang bahas anggaran 2026 dengan OPD. • tentu benar-benar prioritas untuk kepentingan publik,

Gaji dan tunjangan itu tetap, karena belanja wajib dan mengikat,

Belanja lain kita akan pangkas."|Benhard (Kaban Keuangan Daerah Prov NTT), Senin, (13/10/25). 

Menoh, mengatakan, pemangkasan yang dilakukan akan dilakukan untuk mendukung program prioritas Gubernur-Wakil Gubernur NTT maupun Pemerintah Pusat yang ada di daerah. 

sekalipun ada pemangkasan, kerja pembangunan dari birokrasi hingga ke teknis tetap berlangsung. 

Gubernur Prov NTT telah memberi arahan, agar semangat kerja dalam kondisi efisiensi ini tetap ada. 

"Kita akan lakukan efisiensi secara besar di 2026. Efisiensi tidak menyurutkan semangat kerja. • Kerja seperti biasa."|Benhard (Kaban Keuangan Daerah Prov NTT)

Menoh, mengatakan, setiap OPD akan memilih satu dari lima prioritas yang dicanangkan sesuai dengan kondisi Keuangan. 

Pemotongan tersebut, dilakukan pada aspek yang mestinya bisa ditekan pengeluarannya. 

"contoh: perjalanan dinas, pasti kasih kurang. Rapat efisiensi. Kita gunakan media, virtual jadi mengurangi biaya, perjalanan, pertemuan, rapat. • biaya makan, kita lebih efisien, biaya alat tulis kantor."|Benhard (Kaban Keuangan Daerah Prov NTT)

Menoh, mengatakan, pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan hati-hati. • sehingga, setiap OPD akan mengarahkan anggaran kepada program yang sangat prioritas. • Program yang belum mendesak, akan ditunda. 

Pemangkasan tersebut, juga melihat dari sisi perencanaan yang dilakukan Bapperida, sehingga tidak mengganggu indikator pembangunan yang telah didesain. 

"Kita membelanjakan di tahun depan, kita mengikuti sumber dana yang tersedia."|Benhard (Kaban Keuangan Daerah Prov NTT)

Menoh, berharap, pengalihan TKD ke Kementerian/Lembaga di daerah bisa memberi dampak. 

Menoh, mendorong, adanya kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga di daerah. 

Menoh, mengatakan, program kegiatan dari Pemerintah Pusat bisa ikut dikombinasikan dengan agenda Pemda.

sehingga, APBD yang tengah efisien ini bisa dibantu. • apalagi, APBD NTT dalam efisiensi nasional tahun 2025 ikut mengalami pengurangan. 

"Tahun 2025 kita mendapat transfer IDR 3,105 Triliun. • Tahun 2026 sesuai dengan surat Direktur DJPK IDR 2,819 Triliun, berkurang IDR 286 miliar atau 9,21%"|Benhard (Kaban Keuangan Daerah Prov NTT)

Potret: KP|Properti • Kaban Keu Prov NTT, Benhard Menoh, di ruang kerjanya


Menoh, mengatakan, pengurangan itu pada sisi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. 

pada DAK non-fisik ada penambahan IDR 112 Miliar tetapi DAK fisik berkurang IDR 30 Miliar, DAU berkurang IDR 329 Miliar, pendapatan transfer DBH berkurang IDR 37 Miliar. 

"Tidak Balance. • Karena yang naik cuman DAK non fisik, itupun bapak ibu guru punya TPG. • itu tidak bisa diganggu. • Fisik turun, DAU turun, DBH turun, jadi tidak diimbangi."|Benhard (Kaban Keuangan Daerah Prov NTT)

Menoh, mengatakan, pada pertengahan bulan Oktober 2025, Pemprov NTT akan menyampaikan nota keuangan di DPRD NTT sehingga komunikasi bersama legislatif akan berlangsung.

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

Informasi Artikel:

| Konteks: Keuangan, Hukum, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Bagian Keuangan Daerah Prov NTT, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®