Edisi: 1.186
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Janji Pemerintah mereformasi Polri sudah berulang kali terjadi.
setiap kali terjadi kasus besar yang membuat Polisi mendapat sorotan tajam dan miring, janji serupa kembali muncul.
Namun, janji tersebut selalu berakhir sebatas retorika, seolah-olah hanya untuk meredam amarah publik.
yang terbaru, Presiden RI, Prabowo Subianto, mengumandangkan rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian.
Tingkat Keseriusan Pemerintah akan terlihat dari Komposisi Komisi Reformasi Kepolisian kelak.
Komisi tersebut, akan kredibel, apabila ditempati oleh unsur masyarakat sipil, akademikus dan tokoh independen yang berintegritas tinggi.
Jika kondisi tersebut, hanya meniru 'tim reformasi' bentukan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini, yang semua anggotanya sebanyak 52 orang berasal dari Kepolisian, publik berhak meragukan janji Pemerintah.
yang lebih mendasar, reformasi Kepolisian seharusnya dimulai dari akar persoalan.
masalah-masalah utama, seperti; rekrutmen, pendidikan dan manajemen sumber daya manusia, hingga budaya kekerasan, rendahnya kualitas pelayanan publik dan lemahnya akuntabilitas hukum, tidak bisa lagi ditutupi.
Kunci reformasi Kepolisian, kini berada di tangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
mereka memegang kendali, untuk membuka jalan reformasi, misalnya: melalui revisi Undang-Undang Kepolisian yang sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.
Kesempatan ini hanya akan berarti bila disertai kemauan Politik yang nyata, transparan dan berpihak kepada kepentingan publik.
Reformasi Kepolisian adalah fondasi Demokrasi.
tanpa Kepolisian yang Berintegritas, Profesional, Akuntabel dan humanis.
Negara akan kehilangan legitimasi dan masyarakat akan terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas POLRI, TCO,
| Penerbit: Kupang TIMES
