Edisi: 1.450
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Badan Gizi Nasional (BGN) merevisi sejumlah kebijakan setelah Kasus Korupsi menyeret para Pejabatnya.
dari sejumlah kebijakan yang diambil, penghentian sementara tidak masuk daftar.
Apakah strategi BGN akan membuahkan hasil.?
mengapa Presiden RI Prabowo Subianto tidak memutuskan untuk menyetop Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti yang diminta mahasiswa dan sebagian masyarakat Indonesia.?
Pihak BGN mengatakan, tujuan besar dari revisi tersebut adalah "penataan kembali" (refocusing) program MBG.
BGN menyiapkan berbagai rencana untuk perbaikan kebijakan secara keseluruhan.
misalnya: selama masa libur sekolah, MBG tidak dikirim.
Insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG dihentikan.
selain itu, target penerima manfaat MBG akan dikoreksi.
BGN pertimbangkan, mencabut kelompok siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Penerima MBG.
"Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tapi kepada kualitas,
selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi."|M. Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, di Jakarta, Rabu (17/06/26).
Demo,
Demo menolak MBG, hampir dua pekan terakhir, yang dimotori elemen mahasiswa hingga perempuan, terus memberikan tekanan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Minggu kemarin, aliansi sipil menggeruduk serta 'menyegel' Kantor BGN. • Tuntutannya: 'Stop MBG.!'
Aksi tersebut terjadi, tidak lama setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Petinggi BGN, antara lain: Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Tanggapan CISDI,
Keputusan untuk merevisi strategi maupun implementasi MBG diakui Ketua CISDI, Diah Satyani Saminarsih, 'lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.'
meskipun, sebetulnya, andai BGN—atau pemerintah—mendengarkan masukan banyak pihak sejak awal, kerusakannya tidak akan separah ini.
"sekarang, mungkin karena ada tuduhan korupsi dan lain sebagainya jadi menunjukkan usaha-usaha dan upaya-upaya, yang baik,
Saya hanya berharap bahwa; ini tidak terlambat.. dalam arti: mau diapain juga sudah keburu [kejadian],
Ada sentimen yang amat sangat negatif, sehingga susah untuk memperbaiki."|Diah (Ketua CISDI)
Diah mengatakan, ada sejumlah 'pembaruan' kebijakan MBG, pada prinsipnya, tidak menyentuh akar masalah.
di tengah tekanan publik agar MBG ditutup, pemerintah tetap berkeras untuk melanjutkan.
Tanggapan IPI,
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan, MBG amat terikat dengan kalkulasi politik.
"Kalau MBG ini tidak berlanjut, dia [Prabowo] enggak punya medium untuk menjaga potensi suara,
bicara kebijakan yang populis, memang ada banyak, tapi, yang muncul setiap hari, yang daily, itu cuma MBG,
Jadi, potensi suara [untuk 2029] itu terjaga."|Bayu (Peneliti IPI)
dari Meliburkan MBG, Tutup SPPG hingga Kurangi Insentif,
Kasus dugaan korupsi yang menyeret elite-elite BGN menghasilkan perubahan dalam beberapa aspek kebijakan Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, program MBG tidak dibagikan sepanjang periode libur sekolah.
di masa itu, BGN berfokus pada penataan serta standarisasi tata kelola.
tidak aktif sementara MBG tersebut, turut memengaruhi pemberian insentif kepada SPPG.
"Sebab tidak ada kegiatan MBG, maka "seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif."|Agustina (Wakil Kepala BGN)
Agustina mengatakan, Insentif yang dialokasikan untuk satu SPPG per harinya IDR 6 Juta.
dengan meniadakan MBG pada momen libur panjang sekolah, anggaran yang dihemat bisa menyentuh IDR 3 Triliun—berdasarkan penghitungan total SPPG, durasi libur, serta insentif.
Soal insentif ini, BGN mengaku sedang mengutak-atik ulang besarannya.
Agustina menegaskan, tidak menutup kemungkinan insentif yang dikirim berkurang.
"Kami harap nanti insentifnya tidak fixed IDR 6 Juta semua,
Kalau dulu bahwa; penerima manfaatnya 1.500 [orang] pun insentifnya IDR 6 Juta, 500 [orang] pun IDR 6 Juta."|Agustina (Wakil Kepala BGN)
Agustina mengatakan, Ekspektasinya, insentif BGN mampu mendorong dapur-dapur MBG untuk menghasilkan makanan berkualitas dengan standar keamanan yang komprehensif, berapa pun angkanya.
di luar insentif, BGN memastikan bakal menghapus SPPG yang tidak memenuhi kelayakan serta berkomitmen tidak menarik SPPG tambahan.
"yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru, karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang,
Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional."|Agustina (Wakil Kepala BGN)
Agustina mengatakan, fokus BGN tidak berhenti di SPPG.
Penerima manfaat MBG tidak luput dari evaluasi.
BGN menginformasikan penerima manfaat MBG ditargetkan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, antara lain: ibu hamil dan menyusui, balita, sampai anak usia dini.
Wacana tersebut dirumuskan berlandaskan hasil diskusi bersama Kementerian Kesehatan yang menggarisbawahi kalau intervensi gizi sebaiknya ditempuh dalam masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), bertepatan otak manusia yang berkembang maksimal.
dari situ, demi memprioritaskan kelompok yang dianggap memerlukan, BGN mewacanakan pencoretan anak-anak SMA sebagai penerima manfaat MBG.
dengan tidak disertakannya SMA, pemerintah memproyeksikan bisa mengurangi sekitar delapan juta penerima manfaat MBG.
di sisi lain, BGN sedang menyusun mekanisme klasterisasi dapur MBG, dengan lebih memperhatikan situasi daerah masing-masing, terutama yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Agustina berpendapat bahwa; sejauh ini skema yang diberlakukan sama belaka, baik dapur-dapur di area padat penduduk—Jawa, ambil contoh—dengan yang jauh dari aoperasional • Padahal, keadaan keduanya berbeda.
"Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, yakni: klasterisasi dapur,
Karena memang kalau kita mengacu pada daerah-daerah 3T, jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa."|Agustina (Wakil Kepala BGN), Kamis (18/06/26).
Tanggapan Kemenko Pangan,
Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, banyak sekolah-sekolah di kawasan 3T yang belum terjangkau MBG.
"Ini akan ditata lebih lanjut karena kami akan fokus kepada yang terlambat. Ini sangat terlambat di 3T."|Zulhas (Menko Pangan)
Zulhas memprediksi, refocusing kebijakan MBG bakal menghabiskan waktu satu hingga tiga bulan ke depan.
Momentum libur panjang sekolah diyakininya menjadi permulaan.
"sehingga nanti, mudah-mudahan, ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan.. lebih rapi."|Zulhas (Menko Pangan),
Bersih-Bersih,
Ketua Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), organisasi think tank kebijakan kesehatan, Diah Satyani Saminarsih mengungkapkan, saat ini, publik berada dalam kondisi memendam kecewa—bahkan amarah—dengan jalannya program makan bergizi gratis (MBG).
Pangkalnya ada 2 (dua): Kasus Keracunan dan Dugaan Korupsi.
Jika Pemerintah—diwakili Badan Gizi Nasional (BGN)—mau memperbaiki MBG, maka sifatnya "harus amat drastis dan memperkuat pesan yang mau disampaikan."
"Bukan sekadar meredam amarah publik saja baru kemudian berupaya melakukan sesuatu."|Diah (Ketua CISDI) dikutip dari BBC News Indonesia, Kamis (18/06/26).
Diah mengatakan, Alih-alih cuma meluruskan yang tampak bengkok di permukaan, pemerintah semestinya menghentikan sementara (moratorium) semua kegiatan MBG.
dengan moratorium, pemerintah dapat memusatkan perhatian terhadap perombakan tata kelola.
membahas tata kelola, setidaknya berpedoman di sepasang kualifikasi: operasional dan desain program. Untuk desain program.
misalnya: pemerintah dapat membandingkan dengan negara-negara lain yang punya kebijakan serupa.
setelahnya baru dituangkan ke dalam studi serta naskah akademik.
Kemudian di aspek operasional, hubungannya dengan urusan teknis—penerapan di lapangan—Sejauh mana.?
contoh: MBG memberdayakan kantin-kantin di sekolah atau bagaimana memastikan standar keamanan pangan tidak satu pun dilupakan.
"Moratorium itu membuka kembali space untuk mendesain ulang, memikirkan ulang, dan mengarahkan ulang bagaimana BGN atau MBG ini dijalankan."|Diah (Ketua CISDI)
Diah mengatakan, setiap kebijakan publik, apalagi yang berpredikat prioritas, idealnya menggabungkan pendekatan Politik, Teknokratik, dan Birokratik. • Ketiganya mesti berjalan berdampingan.
Pendekatan politik cenderung merepresentasikan ambisi penguasa.
lalu teknokratik menggambarkan fondasi sebuah program yang berbasis bukti maupun data.
sedangkan birokratik serupa mesin yang menggerakkan motor kebijakan.
Diah menekankan, sedangkan untuk Program MBG sendiri, tidak mengaplikasikan ketiganya.
Diah menjelaskan, dalam korelasinya dengan target penerima, contoh: angka puluhan juta anak untuk diselesaikan hanya beberapa bulan 'sangatlah tidak realistis.'
Keputusan itu dipilih seperti tanpa dasar ilmiah yang mumpuni.
Pemerintah terkesan kejar setoran dan menihilkan tahapan persiapan pelaksanaan.
Diah membandingkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH)—bantuan layanan sosial primer kepada kelompok miskin—yang dinilainya memerlukan 'waktu enam tahun' supaya mencapai 'jutaan penerima manfaat.'
Sepanjang kurun enam tahun tersebut, pemerintah membangun kantor-kantor di tingkat kabupaten dan kecamatan, juga desentralisasi dalam pengaturan.
"Nah, konteks ini yang hilang sama sekali dari MBG,
sejak awal cuma mau kasih makan, dan langsung puluhan juta [penerima].. Tidak mau beranjak dari situ."|Diah (Ketua CISDI)
Diah menilai, Kebijakan MBG berisiko menggeser prioritas kesehatan lainnya sehingga 'menjadi tertinggal dan underfunded.'
Publik masih memerlukan imunisasi, pengendalian tuberkulosis, sampai penanganan kesehatan mental.
apabila MBG dibiarkan bergulir tanpa perbaikan yang esensial, ancaman justru mengintai urusan khalayak.
"Jadi, [pendanaan] kesehatan untuk orang banyak akhirnya semakin tidak lagi terjaga dengan baik,
Padahal, seharusnya, dia bisa menjadi kesempatan untuk memberikan layanan berkualitas yang terjangkau ke banyak orang,
Pada akhirnya, kalau menurut saya, [MBG] mungkin terlalu besar keinginan politiknya."|Diah (Ketua CISDI)
Hitung-hitungan Politik,
untuk mengetahui alasan di balik keteguhan Presiden RI Prabowo Subianto meneruskan program Makan Bergizi Gratis, Peneliti Indikator Politik Indonesia, lembaga survei, Bawono Kumoro, mengajak pembaca melihat kembali ke belakang.
saat memutuskan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, Prabowo Subianto bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, telah menjanjikan bahwa; kalau mereka menang masyarakat bakal disediakan makan gratis.
Bawono menilai, janji makan gratis merupakan "program utama" Prabowo-Gibran yang sangat "dikedepankan serta diandalkan," di samping menjadi pembeda dari dua calon lainnya (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD).
Ketika mengunci keunggulan di pilpres dan diangkat sebagai orang nomor satu di Indonesia, program MBG langsung dikerjakan.
Bawono mengatakan, Karakter kebijakan tersebut, sungguh populis atau dengan kata lain, bisa menyenangkan banyak orang.
terlepas dari kritik terhadap penerapannya, yang tak jarang masif serta meluas, kebijakan MBG senantiasa dibela rezim.
pembacaan atas MBG tidak sekadar untuk hari ini, melainkan tiga tahun ke depan—atau di sisa masa pemerintahannya.
Tanggapan Bakom RI,
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia M. Qodari, menjelaskan, program MBG tidak bisa dihentikan karena bagian dari janji politik Prabowo ketika Pilpres 2024.
Qodari mendefinisikannya sebagai "kontrak politik."
"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti.. Karena itu adalah visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,
Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, [program tersebut] tidak bisa diberhentikan."|Qodari (Kepala Bakom RI) melalui keterangan Bakom RI, Rabu (17/06/26).
Peneliti IPI, Bawono melanjutkan, MBG menawarkan 'insentif elektoral.'
meski targetnya ialah anak-anak yang belum diberi hak pilih pada 2029 nanti sebab secara usia masih kurang dari ketentuan, tapi 'mereka mempunyai orangtua.'
Reaksi orang-tua akan senang jika anak-anak mereka diperlakukan secara baik oleh pemerintah lewat kebijakannya.
"dan orang-tua yang senang itu bisa bertransformasi menjadi dukungan terhadap pemerintahan ini, atau dalam skala yang lebih kecil yaitu Presiden Prabowo di pemilihan umum mendatang,
Nah, karena itu bisa dimengerti kenapa Presiden Prabowo kemudian sangat ngotot,
bagaimanapun, program ini enggak bisa berhenti, harus berjalan."|Bawono (Peneliti IPI) dikutip dari BBC News Indonesia, Kamis (18/06/26).
Hasil jajak pendapat yang dihimpun Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan (approval rating) masyarakat kepada Prabowo pada 2026 ini mencapai 79,9%.
Survei ditempuh sepanjang 15 hingga 21 Januari menggunakan metode multi-stage random sampling ke 1.220 orang.
Toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9%.
Faktor kepuasan kepada Prabowo disumbang beberapa faktor, antara lain: pemberantasan korupsi, pembagian bantuan, kepemimpinan yang tegas, sampai kehadiran program makan bergizi gratis.
Persentase untuk alasan puas karena MBG mencapai 8,4% naik 0,4% dari survei sebelumnya saat menanggapi setahun kekuasaan Prabowo.
Jika difokuskan pada MBG, angka kepuasan terhadap program tersebut 72,8%.
di kelompok yang ada anggota keluarganya menerima MBG, kepuasannya bertambah menjadi 80,4%.
Sekitar 60% warga lebih setuju MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.
yang menarik, persentase mereka yang cukup atau sangat percaya pelaksanaan MBG tidak dikorupsi hanya 33,8%.
Sedangkan 61,7% kurang atau tidak percaya sama sekali.
Tanggapan Fakultas Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia,
Dosen Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia, Djayadi Hanan, mengatakan, reaksi masyarakat kepada MBG mulanya sangat tinggi.
Jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 20 sampai 28 Januari 2025, misalnya, menemukan 91% masyarakat mendapatkan informasi ihwal MBG.
Sementara 89,6% menyatakan persetujuannya untuk MBG.
Data tersebut, merepresentasikan baik popularitas maupun dukungan masyarakat dalam program MBG terpantau menjanjikan.
Namun, seiring waktu, pergolakan ke MBG semakin meningkat, dipicu serangkaian persoalan mulai dari keracunan massal, konflik kepentingan, sampai korupsi.
"maka kemudian popularitas program ini tetap tinggi, tapi saya menduga dukungannya berkurang.. terus menurun."|Djayadi (Akademisi) dikutip dari BBC News Indonesia, Kamis (18/06/26).
Djayadi mengatakan, disinilah masyarakat terbelah.!
Penolakan terhadap MBG yang sebelumnya tidak masif, perlahan terakumulasi.
mereka membawa argumen seperti alokasi anggaran yang akan lebih baik kalau diperuntukkan bagi keperluan mendesak lainnya.
"Tapi, dukungannya [ke MBG] juga masih ada."| Djayadi (Akademisi)
Djayadi menilai, dengan tetap menjalankan MBG, pemerintah hendak mengeruk kesempatan untuk menjaga kepuasan publik mengingat sifat kebijakannya yang populis.
sekali pemerintah berhasil membuktikan bahwa; mereka kompeten mengatasi permasalahan, dukungan dari masyarakat dipastikan mengalir.
Sejarah mencatat kebijakan populis kerap menguntungkan penguasa.
di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), masyarakat memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bergeser ke periode Joko Widodo (2014-2024), wajah program populis terpampang dengan deretan akses layanan sosial dan proyek-proyek infrastruktur.
Prabowo diperkirakan tengah membangun peluang untuk mengikuti para pendahulunya.
Kalau digarap dengan serius, kebijakan populis 'cepat mendongkrak popularitas serta kepuasan kepada presiden.'
Sebaliknya, apabila penerapannya kacau, maka cepat menurunkan kepercayaan publik.
situasi seperti itu, saat ini dihadapi program Makan Bergizi Gratis.
Djayadi menegaskan, MBG bisa menjadi 'pisau bermata dua' untuk Prabowo.
"Kalau orang kecewa, pengaruh negatifnya tinggi juga.. ini pertaruhan bagi presiden."|Djayadi (Akademisi)
Djayadi menekankan, terpisah dari perkara dukungan politik, pemerintah sebaiknya tidak menutup telinga atas kritik atau keluhan yang dialamatkan ke MBG.
mereka yang mempertanyakan MBG bukan lagi semata kelompok terdidik, melainkan masyarakat di akar rumput.
Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat dinamika geopolitik, harga bahan-bahan pokok yang melambung, sampai tidak memadainya lapangan pekerjaan, masyarakat sedang mengalami kesusahan.
Sementara di ruang yang tidak jauh dari kenyataan itu, program MBG menyedot uang negara dalam angka yang sangat besar.
"Kalau pemerintah tidak mau berefleksi, masyarakat akan terus protes, terus marah, karena kebijakan MBG ini,
Program MBG berkaitan dengan situasi hidup masyarakat,
Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan suara masyarakat."|Djayadi (Akademisi)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum, Edukasi, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: BBC News Indonesia, IPI, CISDI, BGN, Bakom RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
