ini PENJELASAN Bos Danantara, Kenapa Uang MBG IDR 70 Triliun Dikembalikan BGN: "Penurunan Budget."

Edisi: 1.206
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel


JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan, kenapa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar IDR 70 Triliun dikembalikan Badan Gizi Nasional (BGN) Ke Presiden RI, Prabowo Subianto.? 

Pengembalian tersebut terjadi, karena penurunan bugdet lantaran capital expenditure (capex) atau belanja modal yang di awal dianggarkan BGN tidak terpakai.

belanja modal tersebut, tidak terpakai, karena pengusaha di daerah ikut terlibat dalam program MBG. 

"itu capex yang di awal itu sekarang oleh Kita ingin menggerakkan dunia usaha nih di daerah jadi terjadilah penurunan budget itu, 

‎itu yang menerangkan kenapa bukan bugdet tidak terserap, justru kita menggerakkan pengusaha-pengusaha di daerah untuk ikut semua di MBG."|Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi RI) dalam program diskusi: "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV, Senin, (20/10/25) malam.

Rosan, menjelaskan, pengusaha di daerah membangun sendiri dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sehingga anggaran yang sudah dialokasikan BGN tidak terpakai. 

“MBG ini awalnya itu semuanya dapurnyalah saya bilang itu mau dibangun oleh Badan Gizi Nasional. • tapi, kemudian dalam perjalanannya kita menyampaikan bahwa; kalau ini dibangun semuanya oleh BGN, ketikutsertaan dari dunia usaha itu kan jadi tidak berjalan,

oleh sebab itu, dapur-dapur ini banyak justru dibikin oleh dunia usaha. • salah satunya banyak oleh UMKM, banyak oleh pengusaha-pengusaha daerah, 

saya tahu banget, karena saya dapat laporan dari KADIN, saya dapat laporan dari teman-teman Apindo."|Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi RI)

Rosan, mengatakan, padahal, anggaran yang dialokasikan untuk membangun satu dapur umum termasuk bangunannya lebih kurang IDR 2-3 Miliar.

oleh karena itu, anggaran IDR 70 Triliun yang dikembalikan BGN bukan tidak terserap, melainkan dilihat sebagai keberhasilan program MBG menggerakkan para pengusaha di daerah. 

“Justru dengan adanya MBG ini, dunia usaha di daerah harus hidup ya pengusahanya, kemudian ibu-ibunya, kemudian para pengusaha dan peternaknya."|Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi RI)

Penjelasan Menteri Keuangan RI, Purbaya, 

sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan, anggaran IDR 70 Triliun yang dikembalikan BGN sebenarnya belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

sebab, anggaran tersebut, masuk dalam alokasi anggaran sebesar IDR 100 Triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini. 

"Enggak, yang saya tahu dia balikin IDR 100 Triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada."|Purbaya (Menkeu RI) di kantornya, Jakarta, (14/10/25)

Purbaya, mengatakan, anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar IDR 71 Triliun. 

Purbaya, memastikan, akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG hingga akhir Oktober ini. • sebab, realisasi anggaran program prioritas pemerintah ini masih minim.

"IDR 71 Triliun itu bukan yang dibalikin ya, tapi yang dianggarkan, • berapa yang diserap sampai akhir tahun, Kita lihat seperti apa, • Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya."|Purbaya (Menkeu RI) 

BGN Kembalikan Anggaran,

sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, pihaknya telah mengembalikan anggaran sebesar IDR 70 Triliun ke Presiden RI, Prabowo Subianto. 

sebab, BGN menilai anggaran tersebut, kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun 2025.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby IDR 100 Triliun. • dari total tersebut, IDR 99 Triliun berhasil terserap, 

sementara IDR 70 Triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia."|Dadan (Kepala BGN) dalam keterangan tertulis, Senin, (13/10/25). 

Dada, mengatakan, sementara itu, hingga Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebesar 36,7 orang dengan 12.508 mitra dapur umum atau SPPG yang sudah beroperasi.

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

Informasi Artikel:

| Konteks: Keuangan, Politik, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI, Kemenkeu RI, BGN, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®