Edisi: 1.206
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan, proses penyusunan Peraturan Presiden yang mengatur tentang tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) sudah selesai, dan tinggal diterapkan.
usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (20/10/25), Dadan, mengungkapkan, sejumlah standar baru untuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam memproduksi menu MBG untuk setiap penerima manfaat.
Standar baru tersebut, antara lain: menurunkan target penerima manfaat MBG per SPPG dari semula rata-rata 3.000an porsi, turun jadi 2.000 hingga 2.500.
Porsi makanan yang diproduksi MBG bisa mencapai 3.000 penerima, apabila unit tersebut memiliki ahli masak bersertifikat.
“Kemudian, kami minta ada juru masak profesional yang akan mendampingi terutama SPPG-SPPG baru selama lima hari dan kalau kurang bisa dilanjutkan."|Dadan (Kepala BGN), saat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (20/10/25) malam, dikutip dari Antara.
Dadan,mengatakan, faktor kualitas air juga menjadi perhatian utama, sehingga air yang digunakan untuk memasak harus bersertifikat layak konsumsi, seperti; air galon atau isi ulang yang telah melalui proses sertifikasi resmi.
“Karena di Indonesia kualitas air masih belum rata, sehingga kami akan mengerjakan ini."|Dadan (Kepala BGN)
Dadan, mengatakan, selain itu, BGN segera melengkapi seluruh SPPG dengan alat sterilisasi food tray berteknologi tinggi.
“dengan alat tersebut, wadah makanan yang telah dicuci bisa dikeringkan dalam tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius."|Dadan (Kepala BGN)
Adopsi Penanganan Pandemi Covid-19,
selain itu, Dadan, mengatakan, pelaksanaan program MBG kini mengadopsi pendekatan ketat dengan prinsip "zero cacat."
Dadan, mengakui, pendekatan seperti itu, terinspirasi dari sistem pengendalian kesehatan yang diterapkan saat pandemi Covid-19.
salah satu pendekatan ala penanganan pandemi Covid-19 itu adalah pelaksanaan rapid test.
namun, untuk MBG diterapkan pada bahan baku di masing-masing SPPG.
Dadan, mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap porsi makanan yang diterima anak sekolah dijamin aman, bergizi, dan bebas dari risiko gangguan kesehatan.
“Kami sedang berusaha melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku,
Karena, pengalaman Jepang sudah 100 tahun makan bergizi, itu 90% gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku."|Dadan (Kepala BGN)
Perpres MBG,
terkait, Perpres Tata Kelola MBG, Dadan, mengatakan, beleid tersebut, mengatur tentang sanksi bagi SPPG yang melanggar prosedur operasional standar (SOP), meskipun sanksi tersebut sudah diberlakukan.
Sanksi tersebut, berupa administrasi termasuk operasionalisasi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.
menangani kasus keracunan yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di beberapa wilayah, BGN telah menghentikan sementara operasional 106 SPPG, dan baru 12 di antaranya yang kembali beroperasi.
Dadan, menjelaskan, BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan data kasus keracunan terkait program MBG dapat dipantau secara real-time oleh publik, layaknya data kasus Covid-19 saat itu.
“Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita."|Dadan (Kepala BGN)
Dadan, menjelaskan, situs tersebut sudah mulai menyebarkan data kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, namun dirinya belum bisa memperkenalkan nama situs tersebut.
cukup tahu • sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore lalu, Presiden RI, Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan evaluasi dan invasi untuk menekan angka keracunan makanan penerima program MBG.
Presiden RI, Prabowo, meminta, BGN dapat membuat prosedur pelaksanaan MBG secara ketat dan menggunakan alat-alat terbaik.
Presiden RI, Prabowo, mengatakan, hal itu diperlukan, agar tidak ada lagi kasus keracunan makanan yang dialami para siswa.
Presiden RI, Prabowo, mengungkapkan, sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, hingga saat ini sudah 36,7 juta orang menerima MBG, dirinya tidak menampik apabila dalam pelaksanaannya memang masih terdapat kekurangan.
Namun, Ketum Partai Gerindra itu, menilai, kekurangan seperti keracunan itu masih dalam batas wajar.
"Kalau tidak salah, kekurangannya adalah menyatakan angka yang sakit itu mungkin sekitar 0,0007 yang berarti 99,99 persen berhasil,
dalam sepanjang usaha manusia hampir tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar, yang zero error, zero deffect.. Sangat sulit."|Prabowo (Presiden RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Kesehatan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: BGN, SPPG, Kemenkes RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
