Edisi: 1.206
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Anggota Komisi VI DPR-RI, Fraksi PDI-P, Mufti Anam, mengkritik penunjukan Wakil Menteri (wamen) menjadi Komisaris BUMN.
dan, di saat yang bersamaan, rakyat Indonesia sedang Kesulitan mencari Kerja.
walaupun, Mufti tahu bahwa; tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari Penunjukan Wamen menjadi Komisaris BUMN.
"fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar,
Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan."|Mufti (Legislator RI), Jum'at, (11/07/25).
Mufti, menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja.
Politisi PDI-P itu, menyayangkan, Negara yang malah memberi Pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
"Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus,
ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,
Kami di Komisi VI DPR-RI sangat memahami bahwa; wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan,
Namun, justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar,
Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja."|Mufti (Legislator RI)
Mufti, meminta, kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
Mufti, mengatakan, rakyat berhak melihat, apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN /atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
Mufti, memastikan, akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi dan lompatan kinerja /atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
"Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa; mereka tidak menelantarkan tugas utamanya,
harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat,
harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke Negara,
Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja,
maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik."|Mufti (Legislator RI),
30 Wamen Jadi Komisaris BUMN,
sebelumnya, diberitakan, sebanyak 30 Wakil Menteri (wamen) aktif, tercatat, merangkap jabatan sebagai komisaris /atau Komisaris Utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fenomena rangkap jabatan tersebut, menjadi sorotan, karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Berikut, daftar 30 Wamen yang Merangkap Jabatan di BUMN, antara lain:
1. Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono • Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan • Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha • Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Wakil Menteri Komdigi RI, Angga Raka Prabowo • Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Wakil Menteri ATR/BPN RI, Ossy Dermawan • Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah-• Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8. Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara • Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
9. Wakil Menteri BUMN RI, Aminuddin Ma'ruf • Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
10. Wakil Menteri BUMN RI, Kartika Wirjoatmodjo • Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Wakil Menteri UMKM RI, Helvy Yuni Moraza • Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI, Diana Kusumastuti • Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Wakil Menteri ESDM RI, Yuliot Tanjung • Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Herdiawan Ashaf • Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
15. Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana • Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
16. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono-• Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto • Komisaris Utama PT Dahana
18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI RI, Christina Aryani • Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono • Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria • Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal RI, Todotua Pasaribu • Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Ratu Isyana Bagoes Oka • Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
24. Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Juri Ardiantoro • Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. Wakil Menteri Komdigi RI, Nezar Patria • Komisaris Utama PT Indosat Tbk
26. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan • Komisaris di PT Citilink Indonesia
27. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat • PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).
28. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno • Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
29. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono • Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
30. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Stella Christie • Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Gimana menurutmu.?
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Komisi VI DPR-RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
