Edisi: 1.166
Halaman 8
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - 'Dadan, mengatakan, keterlibatan BPOM tercermin dari intensitas inspeksi ke dapur umum /atau SPPG di bawah Badan Gizi.'
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, membantah, tidak melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan /atau BPOM dalam Pelaksanaan Proyek Makan Bergizi Gratis.
Dadan, menegaskan, BGN dan BPOM telah menandatangani nota kesepahaman /atau Memorandum of Understanding.
“artinya; the door is open untuk keterlibatan BPOM di dalam program makan bergizi dan ini sudah dibuktikan."|Dadan (Kepala BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/05/25)
Dadan, menjelaskan, BGN sudah melibatkan BPOM dalam bentuk pelatihan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia /atau SPPI.
Dadan, mengatakan, Personel dari BPOM dilibatkan sebagai pemateri.
Keterlibatan BPOM tercermin dari Intensitas Inspeksi ke Dapur Umum /atau SPPG di bawah Badan Gizi.
Inspeksi yang dilakukan di 30 provinsi di Indonesia merupakan bukti BPOM telah terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Kunjungan BPOM tersebut, untuk memastikan kondisi dan bahwa; setiap dapur umum higienis.
“itu sudah efektif berjalan, tapi saya yakin intensitasnya harus ditingkatkan."|Dadan (Kepala BGN)
Dadan, mengatakan, BGN mencatat hingga kini terdapat 106 kunjungan BPOM di 30 Provinsi.
mulai dari; Jawa Tengah • Aceh • Bali • Sumatera Utara • hingga Nusa Tenggara Timur.
BPOM NTT paling banyak melakukan kunjungan, yakni; sebanyak 14 kali.
meski begitu, masih banyak daerah yang belum mendapat kunjungan BPOM.
beberapa di antaranya; Banten • Lampung • Kalimantan Selatan • Maluku Utara • Sulawesi Selatan • Sulawesi Tengah • Sulawesi Utara dan Papua Pegunungan.
cukup tahu • sebelumnya, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan, Badan Gizi Nasional belum melibatkan secara penuh lembaganya dalam mengawasi keamanan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Taruna, mengatakan, padahal BPOM dan Badan Gizi memiliki nota kesepahaman untuk pengawasan program makan gratis untuk siswa sekolah tersebut.
Taruna, sedikit menceritakan masalah tersebut, dalam rapat bersama Komisi IX DPR-RI yang merupakan mitra kerja BPOM dan Badan Gizi Nasional.
"Kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan."|Taruna (Kepala BPOM) dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, (15/05/25)
Taruna, mengatakan, berdasarkan nota kesepahaman tersebut, mereka seharusnya ikut serta dalam pengawasan produksi makanan di dapur-dapur makan bergizi.
Namun, selama ini Badan Gizi belum melibatkan BPOM dalam proses tersebut.
BPOM tidak ikut mengawasi standar kelayakan dapur hingga makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di bawah Badan Gizi Nasional.
"Selama ini kami tidak dilibatkan dalam hal ini sudah layak /atau belum dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak."|Taruna (Kepala BPOM)
Taruna, mengatakan, sejak penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi pada Januari 2025, Badan POM baru terlibat dalam beberapa aspek pelaksanaan makan bergizi gratis.
di antaranya; dengan memberi modul-modul pelatihan untuk SPPG dan jika terjadi kejadian luar biasa, seperti; keracunan di sekolah.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: BPOM, BGN, Komisi IX DPR-RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
