Edisi: 1.570
Halaman 4
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – berbagai bencana yang dipicu krisis iklim mewarnai 2 (dua) tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. • mulai dari: banjir bandang yang melanda Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat.
Jutaan warga harus berjuang menghadapi dampak krisis iklim yang kian nyata, sementara biaya hidup terus meningkat.
Riset teranyar Greenpeace Indonesia, 'Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah' mengungkap, krisis iklim bukan hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga menggerus penghasilan dan daya beli pekerja.
Nelayan dan pekerja gig–seperti: pengemudi ojek daring dan pekerja lepas–merupakan kelompok pekerja yang paling terdampak.
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia.
dalam aksi kreatif tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk bertuliskan: 'Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup' dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka di bagian Utara.
sementara spanduk lainnya bertuliskan: 'Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah.?' menghadap ke bagian Selatan Bundaran Hotel Indonesia.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,
Dampak paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,
Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,
Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari,
di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja,
Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,
temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya,
Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari."|Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.
'Laporan Besok Harga Naik!' mengungkap, bagaimana dampak krisis iklim pada kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu: Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).
Hasil riset menunjukkan dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat.
Sementara itu, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
temuan tersebut memperlihatkan krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, menyoroti klaim Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang menyatakan, ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,45% dalam paruh pertama 2026.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya.?
Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,
Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,
Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup."|Atha
Greenpeace Indonesia mengatakan, di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan.
Greenpeace Indonesia mencatat: 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar IDR 50.000–IDR 1.000.000 per bulan.
Sebanyak 38,78% responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan.
Untuk menambah pendapatan, 56,79% responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar IDR 500.000–IDR 2.500.000 per bulan.
Sementara itu, 17,73% sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti: sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan IDR 5.000–IDR 500.000 per bulan.
Berbagai upaya tersebut menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa; beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.
Beban tersebut semakin berat, ketika masyarakat juga harus menghadapi berbagai bencana iklim.
Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
di sisi lain, pemerintah justru memprioritas anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim, seperti: Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana.
Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat,
Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,
Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah.?”|Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.
Kontak Media:
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, +62 858-1042-3390
Agnes Alvionita, Juru Kampanye Komunikasi Greenpeace Indonesia, +62 858‑1028‑8575
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Sosial, Alam, Ekonomi,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Greenpeace Indonesia,
| Penerbit: Kupang TIMES
