Airlangga Hartarto: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Pembagian HP Gratis untuk Penerima Bansos.!

Edisi: 1.570
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel

      Potret: KT|Properti

JAKARTA, KUPANG TIMES – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa; pemerintah tidak pernah membahas perihal rencana pembagian telepon selular (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran digitalisasi bantuan sosial (bansos).

hal ini ditegaskan Airlangga sekaligus menjawab pernyataan adik kandung sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya mengatakan bahwa; pemerintah berencana membagikan HP gratis sebagai upaya digitalisasi bansos. 

"[Soal HP] memang enggak pernah kita bahas."|Airlangga (Menko Perekonomian RI) di kantornya, Selasa (20/10/26) sore. 

meski membantah terkait pembagian HP gratis untuk penerima bansos, Airlangga memastikan, program pembukaan rekening masal akan tetap berjalan dan kini tengah menunggu regulasi yang akan diterbitkan.

"[Rekening untuk 17 tahun ke atas] itu termasuk dalam Kuartal IV-2026."|Airlangga (Menko Perekonomian RI)

cukup tahu • sebelumnya, Hashim mengatakan rencana pemerintah memberikan HP yang dilengkapi akun digital kepada setiap warga negara Indonesia.

Program pemberian HP ini, sebagai bagian dari upaya digitalisasi bansos dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

sejalan dengan itu, pemerintah berencana untuk mengubah mekanisme penyaluran Bansos. 

Bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai nantinya akan disalurkan langsung ke masyarakat melalui HP mereka.

"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi akun digital. • seluruh dana akan tersimpan di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing."|Hashim, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/26). 

Hashim mengatakan, digitalisasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus membantu pemerintah menghimpun penerimaan dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal.

di sisi lain, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, mengingat sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.

dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia ditugaskan untuk menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan.

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

• Informasi Artikel:

| Konteks: Ekonomi, Sosial, 

| Penulis: W.J.B

| Sumber: Kemenko Perekonomian RI, 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®