Edisi: 1.422
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
BANDUNG, KUPANG TIMES - Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai menegaskan, Presiden Ri, Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan Personel TNI dan Polri untuk mengisi Jabatan di Institusi Sipil.
Pigai mengungkapkan, keterlibatan Aparat di sejumlah posisi sipil justru terjadi karena diundang oleh para pejabat kementerian sendiri.
hal itu disampaikan Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/05/26).
“beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa; Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil."|Pigai (Menteri HAM RI)
Pigai mengatakan, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga.
“ini kalau menteri lain enggak berani bongkar kayak begini.. enggak pernah, tidak pernah.. yang ada itu menteri-menteri yang sipil (mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil)."|Pigai (Menteri HAM RI)
Pigai menilai, publik selama ini keliru apabila menganggap keterlibatan aparat di lembaga sipil merupakan instruksi langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pigai bahkan mencontohkan kondisi di Kementerian HAM yang dipimpinnya.
Pigai memastikan, tidak ada satu pun pejabat di kementeriannya yang berasal dari latar belakang TNI maupun Polri.
“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri."|Pigai (Menteri HAM RI)
Pigai mengeklaim, dirinya tidak pernah mendapat teguran dari Presiden meski tidak melibatkan aparat dalam struktur kementeriannya.
Pigai mengatakan, media seharusnya lebih kritis terhadap para pejabat sipil yang membuka ruang bagi aparat untuk masuk ke jabatan sipil.
“oleh karena itulah kalau mau ingin mengkritisi, ya media harus kritisi para pejabatnya,
Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur.? Kenapa menteri ini mengundang.?"|Pigai (Menteri HAM RI)
Pigai mengatakan, dirinya memahami apabila menteri yang berasal dari institusi TNI atau Polri membawa rekan-rekannya untuk menduduki jabatan tertentu di kementerian.
yang menjadi persoalan ialah ketika pejabat sipil justru secara aktif mengundang aparat masuk ke ranah birokrasi sipil.
“tapi, menjadi persoalan kenapa sipil yang mengundang."|Pigai (Menteri HAM RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian HAM RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
