Edisi: 1.415
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi melantik Johny E. Ataupah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Hotel Sasando, Kota Kupang, Senin (18/05/26).
dalam sambutannya, Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena menegaskan, Jabatan Kepala Bapenda merupakan salah satu posisi strategis dalam pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Pelantikan ini sangat penting bagi saya dan Pak Wagub karena tahun 2026 ini kami menargetkan setengah dari belanja APBD Provinsi NTT bersumber dari PAD,
ini langkah berani di tengah efisiensi anggaran yang ada saat ini."|Melki Laka Lena (Gubernur NTT)
Politikus Golkar itu, mengatakan, di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global, Pemerintah Prov NTT tidak ingin laju pembangunan daerah melambat hanya karena keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategi utama agar agenda pembangunan tetap berjalan secara konsisten.
“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD,
dan dari seluruh OPD, lebih dari 70% sumber pendapatan daerah itu tugasnya ada di Bapenda."|Melki Laka Lena (Gubernur NTT)
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan Mei 2026 baru mencapai 15,53%.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pendapatan daerah Prov NTT tahun 2026 yang telah ditetapkan.
Karena itu, di bawah kepemimpinan Johny E. Ataupah, Bapenda harus bergerak lebih cepat, adaptif, dan inovatif dalam mengatasi berbagai hambatan di lapangan.
eks legislator RI itu menekankan sejumlah langkah strategis yang harus segera dilakukan, mulai dari memperkuat koordinasi internal dan lintas perangkat daerah, melakukan inovasi dalam penagihan pajak, memperluas basis objek pajak, memperkuat digitalisasi sistem pemungutan, mencegah kebocoran pendapatan, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset milik daerah.
“Kita harus mencegah kebocoran, memperkuat moral aparatur yang mengurus aset dan pendapatan daerah, sekaligus memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah."|Melki Laka Lena (Gubernur NTT)
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena mengatakan, salah satu potensi terbesar yang belum tergarap maksimal di Prov NTT saat ini adalah sektor pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih berada di bawah 50%.
Karena itu, Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena meminta seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Bapenda yang tersebar di kabupaten/kota agar membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah setempat.
“Daerah-daerah lain bisa bertumpu pada sektor kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD,
Kita juga harus memastikan UPTD di semua kabupaten/kota bisa bergerak bersama agar masyarakat membayar pajak sesuai kewajibannya."|Melki Laka Lena (Gubernur NTT)
selain penguatan PAD, Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena mengungkapkan, perkembangan ekonomi daerah yang mulai menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar 5,32%.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, belanja pemerintah, serta pergerakan sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan konsumsi rumah tangga.
“Kita berharap pergerakan ekonomi NTT semakin baik,
tapi di sisi lain kita masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan yang masih 17,5%, stunting, dan rata-rata lama sekolah yang baru 8,22 tahun."|Melki Laka Lena (Gubernur NTT)
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena menegaskan, berbagai tantangan tersebut mengharuskan pemerintah daerah menjaga stabilitas fiskal dengan lebih serius agar program pembangunan tetap berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, khususnya jajaran Bapenda, untuk menjadi “Jenderal Lapangan” dalam menerjemahkan program prioritas Pemerintah Prov NTT, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan program One Village One Product (OVOP) dan One School One Product (OSOP).
selain itu, Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena mendorong optimalisasi peran BUMD agar mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah, termasuk melalui penguatan konsolidasi pengadaan barang dan jasa daerah.
cukup tahu • sebelum dilantik sebagai Kepala Bapenda Provinsi NTT, Johny E. Ataupah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT.
Pelantikan tersebut, sebelumnya direncanakan bersamaan dengan pelantikan 31 pejabat pimpinan tinggi pratama pada Maret 2026, namun mengalami penyesuaian jadwal karena proses administrasi di tingkat pusat.
turut hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain: Wakil Gubernur Prov NTT, Johni Asadoma • Plh. Sekretaris Daerah Prov NTT, Flori Rita Wuisan • para Asisten Sekda • serta Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Prov NTT.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Birokrasi, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemprov NTT,
| Penerbit: Kupang TIMES
