Edisi: 1.318
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan menegaskan, pihaknya masih terus mensosialisasikan pencantuman label Non-Halal pada produk yang tidak halal.
Haikal mengatakan, ada persepsi yang salah di media sosial terkait hal itu.
“Sertifikat halal dalam pernyataan halal pelaku usaha.. kami sekarang tengah mengupayakan sosialisasi yang baik karena mengingat di sosial itu luar biasa hambatan dalam halal menuju WHO,
hambatan ini karena enggak memahami, Pak.!
Kenapa saya katakan enggak memahami.? Karena dikatakan, biasa Pak yang tidak suka dengan kegiatan pemerintah, menyatakan ilegal itu digembar-gemborkan padahal berulang kali saya katakan, logo halal untuk produk yang halal dan logo non-halal untuk produk yang non-halal."|Haikal (Kepala BPJPH) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR-RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (09/02/26).
Haikal menegaskan, penjualan produk non-halal seperti daging babi dan alkohol tetap diperbolehkan, asal mencantumkan logo non-halal.
“Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu gak masalah sebenarnya, silakan.!
Negara cuma minta dicantumkan bahwa itu non-halal, itu saja,
tetapi sosmed itu luar biasa dan selalu mereka itu berada dalam kemenangan,
maka itu, poin kedua kalau dilihat, pelaksanaan tugas evaluasi, publikasi, koordinasi, harmonisasi, dan program Sehati terus kita kuatkan."|Haikal (Kepala BPJPH)
Haikal mengatakan, dalam membangun ekosistem produk halal dan nonhalal, BPJPH telah bekerja sama dengan 119 Kabupaten.
“119 kabupaten di seluruh Indonesia kita siapkan ekosistem itu,
ada dari mulai satgasnya, dari mulai perdanya,
Kita ajak Kementerian Dalam Negeri, karena di Undang-Undang Kemendagri, PP ya, nomor 25 tahun 2025 itu memberikan sertifikat halal, Pak, dari anggaran daerah,
Perdanya, semuanya kita ikutkan, sampai tokoh-tokoh di daerah pun kita ajak semua."|Haikal (Kepala BPJPH)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum, Kesehatan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Komisi VIII DPR-RI, BPJPH,
| Penerbit: Kupang TIMES
