Edisi: 1.302
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KAB. LUMAJANG, KUPANG TIMES - Warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menolak wacana perubahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Gerindra secara tegas mendukung wacana tersebut.
sejumlah partai politik lain, seperti: PAN dan PKB menilai usulan itu layak dipertimbangkan.
salah satu alasannya untuk memangkas biaya politik yang kian mahal dari tahun ke tahun.
meski begitu, seruan penolakan terus bermunculan dari masyarakat.
salah satunya dari warga Lumajang, Jawa Timur, Rifki Darwanus, pedagang rujak di Lumajang mengatakan, perubahan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta merta memangkas biaya politik.
biaya politik yang biasanya dikeluarkan kontestan Pilkada kepada warga atau biasa disebut dengan serangan fajar, bisa jadi akan diterima oleh para anggota dewan yang memiliki hak suara.
"tidak setuju, kalau alasannya biaya politik mahal, nanti bisa jadi serangan fajarnya pindah ke DPRD."|Rifki (warga) dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/01/26).
selain itu, Rifki menyoroti hilangnya hak warga untuk turut menentukan pilihan terbaiknya menjadi kepala daerah.
Rifki khawatir, saat pemilihan langsung dihilangkan, para pemimpin tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat kelas bawah.
"Kalau yang milih DPRD, yang dibela pasti juga mereka."|Rifki (warga)
Penolakan lain juga datang dari Setyo Nur Arif, manager salah satu cafe di Lumajang.
Arif mengatakan, pemilihan dilakukan oleh DPRD malah menjadikan Indonesia mundur ke masa lalu.
"Kita ini yang lahir di masa jelang reformasi jelas menolak, karena dulu berjuang untuk demokrasi, sekarang malah mau dikembalikan ke sistem lama yang dulu ditolak."|Arif (warga)
Arif juga menyoroti kemungkinan biaya politik yang lebih besar saat pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.
"Kita tahu pejabat itu sering politik balas budi, nah biaya balas budi itu bisa jadi lebih besar dari biaya politik di Pilkada langsung."|Arif (warga)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kompas.com,
| Penerbit: Kupang TIMES
