Edisi: 1.221
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, mengatakan, tidak pernah ada bukti Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlibat dalam genosida 1965-1966.
Hal ini disampaikan Fadli, saat dirinya menanggapi pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, bahwa; Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional.
"Enggak pernah ada buktinya kan.? Enggak pernah terbukti.. Pelaku genosida apa.? Enggak ada.. Saya kira enggak ada itu."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI) saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (05/11/25).
Kemudian, Politikus Gerindra itu, ajukan pertanyaan yang sama kepada awak media.
Fadli, mempertanyakan, siapa yang berani memberi bukti, sedangkan keterlibatan dalam genosida tidak terjadi berdasarkan fakta sejarah.
"Apa faktanya.? Ada yang berani menyatakan fakta.? Mana buktinya.? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu.. Ada enggak.? Enggak ada kan.?"|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Fadli, menegaskan, 49 nama yang telah diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi.
artinya: bukan hanya Dewan GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden Ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.
"dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami,
Jadi memenuhi syarat dari bawah."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
Fadli, mengatakan, bahkan, nama Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali, mulai dari tahun 2011, tahun 2015, hingga tahun ini.
Fadli, menjelaskan secara terperinci, berbagai jasa Soeharto sehingga dapat diberikan gelar pahlawan nasional.
Soeharto memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949.
Serangan tersebut merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia.
Yogyakarta saat itu dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam.
"Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada,
Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi."|Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
cukup tahu • Sebelumnya diberitakan, pemerintah sedang verifikasi 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
sebanyak 24 nama di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden Ke-2 RI Soeharto;
Presiden Ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
Nama-nama tersebut, diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.
tidak jarang, nama-nama yang diusulkan juga diperdebatkan.
Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Ke-2 RI Soeharto.
begitu pula dengan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
meski begitu, ada pula pihak yang pro terhadap usulan tersebut.
pada awal pekan ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mendatangi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan, agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Bahlil, berpandangan, jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara.
Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun.
Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia saat Pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari jasa Soeharto.
"Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar,
Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional."|Bahlil (Ketum Golkar) usai menemui Presiden RI, Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (03/11/25).
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sejarah,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian Kebudayaan RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
