Edisi: 1.208
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - "mantan Presiden Indonesia, Jokowi yakin ada agenda besar di balik isu Ijazah Palsu yang dihadapinya dan tuntutan Pemakzulan Gibran."
Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo meyakini, ada agenda besar politik, di balik isu-isu berkaitan dengan ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya.
demikian pula dengan kerasnya isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wakil Presiden RI.
“saya berperasaan.. memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu.. isu-isu pemakzulan (Wapres Gibran) ini."|Jokowi (eks Presiden RI), saat ditemui para Jurnalis di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin, (14/07/25)
cukup tahu • setelah Jokowi lengser, dirinya dihadapkan pada sejumlah isu, antara lain: Ijazahnya yang dituding palsu hingga pemakzulan Gibran yang merupakan putra sulungnya.
terkait isu tersebut, Jokowi, menilai, berdasarkan perasaan politiknya, ada agenda besar politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya.
Jokowi, menyikapi hal tersebut, biasa saja.
"tapi bagi saya ini biasa-biasa saja."|Jokowi (eks Presiden RI)
Ketika disinggung tentang laporannya, yang berkaitan dengan ijazahnya di Kepolisian Daerah Metro Jaya yang sudah masuk tahap penyidikan.
Jokowi, mengatakan, pihaknya (Kuasa Hukum) menyerahkan proses Hukum pada Kepolisian.
“masa ditanyakan terus.? ini kan masih dalam proses penyidikan.. Ya sudah serahkan pada Proses Hukum.. Kemudian kita lihat nanti di Sidang Pengadilan seperti apa."|Jokowi (eks Presiden RI)
Jokowi, menegaskan, dirinya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya.
Namun, pihaknya tidak ada rencana menunjukkan ijazahnya di luar pengadilan.
"tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazah di dalam sidang pengadilan nanti,
tidak ada rencana menunjukkan ijazah asli di luar pengadilan, tidak,
harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada,
nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki."|Jokowi (eks Presiden RI)
terkait pemakzulan Gibran, sebelumnya diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI, bahkan, telah mengajukan surat ke DPR-RI dan MPR-RI soal pemakzulan Gibran.
Namun, hingga saat ini, belum ada pembahasan apa pun ihwal surat dari para purnawirawan tersebut.
Inisiator Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Dwi Tjahjo Soewarsono, mengatakan, alasan mengapa DPR-RI harus mempertimbangkan usulan pemakzulan Gibran.
salah satunya adalah analisis Hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang bisa menjadi dasar pemakzulan Gibran.
Tjahjo, mengatakan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi Gibran karpet merah untuk ikut pemilihan presiden 2024 terbukti diselimuti pelanggaran etik.
Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan adik ipar Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo sejak 26 Maret 2022 sekaligus paman Gibran.
“sehingga Putusan Nomor 90 terindikasi kejahatan konstitusi terencana dan terorganisir."|Dwi Tjahjo (Inisiator Forum Purn. Prajurit TNI), dilansir dari TCO, Sabtu, (12/07/25)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Joko Widodo, Inisiator Forum Purn. Prajurit TNI,
| Penerbit: Kupang TIMES
