Edisi: 1.166
Halaman 5
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuduh, pihak asing membiayai Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) untuk mengadu domba Indonesia.
Prabowo, mengatakan hal tersebut, saat memberi amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, (02/06/25)
Prabowo, mengajak, seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan ada perbedaan sehingga menyebabkan gontok-gontokan.
Prabowo, mengatakan, inilah yang justru diharapkan bangsa asing, karena kekuatan asing tidak suka Indonesia maju.
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang,
dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita,
mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri."|Prabowo (Presiden RI)
Namun, Presiden RI, Prabowo, berdalih, tidak mengajak bangsa Indonesia curiga terhadap bangsa asing.
Prabowo, menekankan, Indonesia tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun.
ini bukan pertama kalinya Prabowo menyinggung pihak asing mengadu domba Indonesia.
cukup tahu • sebelumnya, Prabowo juga meyakini gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di awal pemerintahannya karena ada campur tangan asing.
“Coba perhatikan, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar.? Harus objektif dong."|Prabowo (Presiden RI) saat wawancara dengan enam jurnalis senior di kediamannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa, (08/04/25)
Prabowo, merasa waspada akan kehadiran antek-antek asing serta kelompok yang ingin berbuat onar dan memanfaatkan momentum demonstrasi ini.
“dalam pengelolaan suatu Negara, kita waspada, apakah ada kekuatan asing yang ingin adu domba,
Ini berlaku lazim."|Prabowo (Presiden RI)
sebelumnya, aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil maupun mahasiswa se-Indonesia santer menjadi sorotan beberapa waktu belakang.
Aksi tersebut, menolak Revisi UU TNI yang kini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat /atau DPR-RI.
Penolakan atas pengesahan RUU TNI itu terus bergulir.
Sekelompok orang bahkan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR-RI sebagai bukti perlawanan.
Bahkan beberapa wilayah, semisal di Kota Padang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan banyak daerah lainnya, menggelar aksi serupa untuk menolak pengesahan tersebut.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menganggap proses pembahasan revisi UU TNI terburu-buru dan minim keterlibatan partisipasi publik.
Mereka juga khawatir bila tentara dapat menduduki jabatan sipil, sehingga meminta agar TNI tetap di barak.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemensetneg RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
