Edisi: 1.179
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, akhirnya bersuara, usai mendapat kecaman dari Komnas HAM, TGPF, Amnesty International-Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Aktivis Perlindungan Perempuan hingga publik, terkait pernyataannya; "kasus pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 tidak ada bukti.'
Fadli memuji banyak pihak, karena peduli terhadap sejarah.
Fadli, mengatakan, tragedi pemerkosaan dan kekerasan massal terhadap perempuan selama kerusuhan 13-14 Mei '98 selama ini banyak silang pendapat.
hasil investigasi majalah terkemuka, belum menemukan fakta yang otoritatif terkait insiden tersebut.
begitu pula laporan TGPF yang hanya mencatat angka, tanpa data pendukung yang solid, baik; nama • waktu • peristiwa • tempat kejadian • pelaku.
Fadli, mengutuk, berbagai perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan.
Fadli, mengatakan, pernyataannya tidak berarti menegasikan kerugian /atau menihilkan penderitaan korban.
"sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan."|Fadli (Menteri Kebudayaan RI) keterangan tertulis, Senin, (16/06/25).
Fadli,membantah, telah menyangkal bentuk kekerasan seksual.
Fadli, mengatakan, dirinya hanya menekankan sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.
"Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi,
Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik."|Fadli (Menteri Kebudayaan RI)
Politikus Partai Gerindra itu, membantah penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia yang sedang dikerjakan, di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan RI.
Fadli, mengatakan, sebaliknya, buku penulisan ulang sejarah justru memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa.
penulisan hingga Mei 2025, pembahasan mengenai gerakan, kontribusi, peran dan isu-isu perempuan telah diakomodasi secara substansial dalam struktur narasi sejarah.
tema-tema yang dibahas mencakup antara lain: kemunculan organisasi-organisasi perempuan pada masa kebangkitan nasional, termasuk Kongres Perempuan 1928 serta peran organisasi perempuan sebagai ormas; kontribusi perempuan dalam perjuangan diplomasi dan militer; dinamika perempuan dari masa ke masa; penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs).
"Kami akan melakukan diskusi publik yang terbuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh dan komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil."|Fadli (Menteri Kebudayaan RI).
cukup tahu • Pernyataan Fadli dalam wawancara "Real Talk: Debat Panas.!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di channel YouTube IDN Times, Selasa, (10/06/25) menuai kecaman dan kritik keras.
di channel YouTube IDN Times, Fadli, mengatakan, tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 tersebut tidak terbukti.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengatakan, perkataan Fadli, merupakan, bentuk penyangkalan ganda demi menghindar dari kesalahan.
"Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal, saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya,
Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya."|Usman (AII) dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia, Jum'at, (13/06/25).
sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 pihak, dari; organisasi maupun individu menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah.
"Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998."|Koalisi, dikutip dari laman KontraS, Minggu, (15/06/25).
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Sejarah,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kementerian Kebudayaan RI, Fadli Zon,
| Penerbit: Kupang TIMES
