Edisi: 1.589
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – Presiden RI Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (08/11/26).
apa maknanya.?
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir, antara lain: Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi • Roesdihardjo • Suroyo Bimantoro • Da’i Bachtiar • Sutanto • Bambang Hendarso Danuri • Timur Pradopo • Sutarman • Badrodin Haiti • dan Tito Karnavian.
dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan ini disebut sebagai silaturahmi antara kepala negara dengan para tokoh yang pernah memimpin Institusi Polri pada berbagai periode.
"dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi,
Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan."|tulis keterangan pers Sekretariat Presiden.
cukup tahu • pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Presiden RI Prabowo turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi • Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya • dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Bahas Kasus Listyo Sigit,
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pertemuan tersebut memiliki arti khusus di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“memang pertemuan ini saya melihat sebagai kondisi khusus, karena ada kasus seorang mantan Kapolri yaitu: Pak LSP yang dituduh menyadap Pak Presiden Prabowo."| Sugeng (Ketua IPW) dikutip dari Kompas, Senin (09/11/26).
Sugeng mengatakan, kehadiran para mantan Kapolri dapat membantu Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa; dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan pribadi, bukan institusi Polri.
Sugeng menilai, para mantan Kapolri ingin mengingatkan bahwa; Polri harus tetap setia dan tunduk kepada Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi dan prinsip Satya Haprabu alias Setia kepada Pemimpin.
hal lain yang dinilai penting adalah memastikan kasus dugaan penyadapan tersebut tetap dipandang sebagai persoalan Hukum, bukan ditarik ke dalam konflik politik.
“Karena kalau dikaitkan dengan gonjang-ganjing politik, dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik, akan berimbas pada institusi Polri,
Polri bisa diseret ke sana ke sini di dalam gelombang politik yang tidak berkepastian."|Sugeng (Ketua IPW)
Pesan Politik,
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri dapat dibaca sebagai komunikasi simbolik.
Bambang mengatakan, Presiden RI Prabowo seolah-olah ingin menunjukkan bahwa; persoalan Hukum yang menimpa Listyo Sigit tidak serta-merta menjadi persoalan seluruh institusi Polri.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,
yang sedang menghadapi persoalan Hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan."|Bambang (Pengamat Kepolisian), Senin (09/11/26)
Bambang mengatakan, pesan tersebut penting, karena kasus dugaan penyadapan tersebut berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh Polri.
terlebih, berdasarkan keterangan awal penyidik, penyadapan diduga tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan masyarakat.
Bambang menilai, pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan.
Kehadiran Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala BIN disebut menunjukkan bahwa; persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai masalah internal Kepolisian.
“Ini sekaligus pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara."|Bambang (Pengamat Kepolisian)
Bambang mengatakan, selain itu, Prabowo ingin menunjukkan posisinya sebagai pusat koordinasi dan pemegang otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan.
Namun, Bambang mengingatkan, hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bukti bahwa; Presiden mengarahkan hasil penyidikan atau menentukan pihak yang bersalah.
Bambang mengatakan, makna lain yang perlu dicermati adalah posisi Suyudi dalam pertemuan tersebut.
Suyudi dinilai tidak menghadapi persoalan yang muncul dari kepemimpinan sebelumnya seorang diri.
Suyudi justru mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para mantan Kapolri.
“Secara komunikasi organisasi, ini dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan untuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui dukungan simbolik para pendahulu,
ada pesan bahwa; kepemimpinan Polri sekarang harus dipahami sebagai kelanjutan institusi, tetapi sekaligus memiliki kesempatan melakukan koreksi terhadap persoalan pada periode sebelumnya."|Bambang (Pengamat Kepolisian)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: BPMI Setpres, IPW, ISESS, Kompas,
| Penerbit: Kupang TIMES
