Edisi: 1.522
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keluhan masyarakat terkait penetapan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
Purbaya mengatakan, pemerintah sedang memperbaiki basis data secara komprehensif melalui penambahan alokasi anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip dari IDX Channel.
Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus mendukung pemutakhiran data di lapangan.
“makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini."|Purbaya (Menkeu RI) di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (26/08/26) lalu.
Purbaya mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan kepada BPS untuk pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus mencapai lebih dari IDR 7 Triliun.
Alokasi Duit tersebut diberikan setelah BPS mengajukan tambahan anggaran sejak awal tahun 2026.
“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah IDR 7 Triliun, IDR 7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS."|Purbaya (Menkeu RI)
Purbaya berharap, dengan tambahan anggaran tersebut, kualitas dan akurasi pemeringkatan desil masyarakat dapat semakin baik pada tahun depan.
“tahun depan seharusnya sih akan lebih baik.!
Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di survei, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi."|Purbaya (Menkeu RI)
selain itu, terkait rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi, Purbaya mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. • tapi kita semua siapkan sistemnya, nanti kalau sudah siap ya sudah kita jalankan."|Purbaya (Menkeu RI)
cukup tahu • desil merupakan pengelompokan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sebagai kelompok dengan peringkat terendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan peringkat tertinggi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil merupakan ukuran posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
desil tidak dapat digunakan sebagai indikator absolut yang mencerminkan nominal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.
“desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,
Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ujar Amalia melalui keterangan tertulis."|Amalia (Kepala BPS RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Ekonomi, Keuangan, Sosial,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemenkeu RI, BPS RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
