Edisi: 1.440
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menilai, persoalan dalam program MBG bukan sekadar pergantian pejabat atau sumber pendanaan, melainkan desain ulang program yang sejak awal dinilai bermasalah.
“yang kita inginkan adalah (MBG) betul-betul moratorium, pemberhentian dan evaluasi besar-besaran,
bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, tapi benar-benar dievaluasi total."|Bivitri (Akademisi)
Bivitri mengkritik wacana penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program MBG.
langkah tersebut justru menunjukkan tata kelola program yang semakin tidak jelas.
“Sekarang corporate social responsibility-nya saja mau dialihkan untuk mendanai makan bergizi nasional.!
Ini apa sebenarnya.?
Bergizinya untuk siapa sebenarnya.?
Apakah bergizi untuk anak-anak atau bergizi untuk para politikus busuk.?"|Bivitri (Akademisi)
Ahli Hukum Tata Negara itu, menduga, persoalan yang terjadi dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan kesalahan individu tertentu, melainkan sudah terjadi sejak tahap perancangan kebijakan.
program tersebut diduga dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga titik-titik distribusi disebut diperjualbelikan.
“desainnya sudah salah dari awal.!
desainnya hanya menguntungkan orang-orang yang punya SPPG, sehingga kemudian titik-titiknya diperjualbelikan."|Bivitri (Akademisi)
Bivitri menilai, program MBG hanya dijadikan kedok untuk memperkaya pihak tertentu dan bukan benar-benar berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak.
“ternyata bukan itu, gizi hanya kedoknya.. tapi tujuannya adalah memperkaya sebagian orang."|Bivitri (Akademisi)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Bivitri Putri (akademisi),
| Penerbit: Kupang TIMES
