OPINI: Mengapa Makin Banyak Pejabat Bikin GADUH.?

Edisi: 1.407
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel

 Potret: CN|Properti • Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi

KUPANG TIMES - akhir-akhir ini, publik diperlihatkan dan menyimak pernyataan pejabat publik yang membingungkan dan berujung pada polemik. 

pada akhir April 2026, ketika terjadi kecelakaan kereta commuter di Bekasi Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi mengusulkan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan. 

apabila dilihat lebih dalam, solusi yang ditawarkan Arifah hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah yang terjadi selama bertahun-tahun di sektor perkeretaapian, yaitu: pengamanan dijalur perlintasan. 

ada juga pernyataan pejabat publik yang menuai kontroversi datang dari Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf. 

Irfan mengatakan, dirinya akan menerapkan 'war ticket' untuk ibadah haji. 

Potret: Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf

Jika pejabat publik tersebut punya kepekaan dan literasi yang baik, tentu pernyataan-pernyataan seperti itu, tidak menjadi sorotan. 

Rendahnya Literasi para Pejabat yang sering terlihat oleh publik, teridentifikasi dalam 3 (tiga) gejala, antara lain:

PERTAMA • kebijakan reaktif, banyak keputusan dibuat, setelah masalahnya viral. 

bukan keputusan atau kebijakan berbasis kajian. 

KEDUA • gaya komunikasi yang defensif. 

Ketika disorot dan dikritik publik, sebagian pejabat sibuk menyangkal, menyalahkan media atau menyerang balik warganet. 

KETIGA • administrasi tanpa inovasi. 

Pejabat Publik hanya menjalankan rutinitas prosedural tanpa kemampuan mencipta solusi. 

Ketika arus informasi makin deras, sikap dan perilaku pejabat publik akan selalu dipantau. 

Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat publik, ruang privatnya mengecil. 

Karena itu, pejabat publik tidak cukup didukung oleh kewenangan administratif atau legitimasi politik. 

Pejabat publik harus memiliki kemampuan membaca realitas • memahami data • menafsirkan regulasi • berkomunikasi • dan memilah informasi yang benar. 

dengan kata lain, Negara membutuhkan Pejabat publik yang literat. 

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.

• Informasi Artikel:

| Konteks: Opini, 

| Penulis: HR

| Sumber: TCO, Handi Risza (Warek Univ Paramadina) 

| Penerbit: Kupang TIMES

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®