Edisi: 1.356
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - 'menurut Prabowo, pemerintah daerah dalam beberapa kasus tidak bisa melakukan kewajiban mereka.'
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah atau Pemda untuk tidak menantang pemerintah pusat.
sebab, Prabowo menilai, selama ini Pusat kerap membantu Pemerintah level Daerah.
Prabowo mengatakan, pemerintah daerah dalam beberapa kasus tidak bisa melakukan kewajiban mereka.
"Jangan nantang-nantang pemerintah pusat, banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh Kabupaten dan Provinsi, tidak dilaksanakan."|Prabowo (Presiden RI) dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden, Kamis (19/03/26) malam
Prabowo mengungkapkan pandangannya dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu (18/03/26) malam hingga Kamis (19/03/26) dinihari.
dalam sesi tanya jawab itu, Prabowo menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan dan pakar yang diundang ke rumahnya.
Prabowo mengatakan, selama ini, pemerintah pusat kerap membantu pekerjaan atau pembangunan di daerah.
Padahal, dana pembangunan sudah ditransfer ke pemerintah daerah.
Prabowo memberi contoh saat harusnya pemerintah daerah membangun jembatan di daerah masing-masing.
Namun, infrastruktur tersebut justru baru terbangun setelah ditangani pemerintah pusat.
eks Menteri Pertahanan itu mempertanyakan kemana perginya anggaran pemerintah daerah.? sebab, masyarakat kerap tidak merasakan manfaat anggaran daerah.
"ada dana desa, ke mana dananya.? Bupati dana ke mana, Gubernur dana ke mana.?"|Prabowo (Presiden RI)
Prabowo menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang belum efisien.
contoh: anggaran fasilitas pejabat, seperti: mobil dinas yang terlampau mahal.
"banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien.? anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya.!
ada pemerintah daerah, dia beli mobil Dinas Gubernur berapa.? IDR 8 Miliar."|Prabowo (Presiden RI)
Gubernur Prov Kaltim,
anggaran fasilitas pejabat sebelumnya ramai disorot setelah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud berencana membeli mobil dinas seharga IDR 8,5 Miliar dengan APBD.
Rudy membatalkan rencana tersebut setelah mendengar berbagai kritik dari rakyat Kalimantan Timur.
"Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan, tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat."|Rudy Mas'ud (Gubernur Prov Kaltim) melalui akun Instagram miliknya @h.rudymasud, Senin (02/03/26) lalu.
Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Timur atas polemik pengadaan kendaraan dinas ini.
Rudy mengatakan, pihaknya akan menjalankan seluruh kinerja Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat.
"Kritik yang membangun Insyaallah akan menjadi energi bagi kami dalam wujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas."|Rudy (Gubernur Prov Kaltim)
KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat untuk terus memantau serta mengawasi kinerja pemerintahan khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, bidang tersebut perlu perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan hingga pelaksanaan dari keperluan yang dianggarkan oleh setiap pemerintah.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Keuangan, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Setpres,
| Penerbit: Kupang TIMES
