Edisi: 1.315
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
Potret: KT|Properti
KUPANG TIMES - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program Bagi Orang Miskin, yang juga menjadi tindak lanjut atas kasus meninggalnya YBR (10th), siswa kelas IV SD asal Jerebuu, Kabupaten Ngada.
Rapat dilaksanakan secara luring dan daring bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jum'at (07/02/26)
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Prov NTT, Emanuel Melkiades Lake Lena, didampingi Wakil Gubernur Prov NTT, Johni Asadoma, dan Plh Sekda Prov NTT, Flori Rita Wuisan.
"Kita Semua Perlu Berbenah.!"
dalam arahannya, Gubernur Prov NTT, Melkiades Laka Lena menegaskan, tragedi YBR menjadi pukulan besar bagi seluruh pihak dan harus menjadi momentum untuk membenahi sistem penanganan kemiskinan di Prov NTT secara menyeluruh.
“Kita membahas satu hal yang menjadi atensi kita bersama, baik di NTT maupun nasional,
Kematian anak Kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin,
hari ini, kita bertekad membenahi sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT)
eks Legislator RI itu, mengatakan, ada 2 (dua) hal Utama yang menjadi fokus perbaikan, antara lain:
1. Evaluasi Pendataan Warga Miskin — memastikan data kemiskinan benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi.
2. Ketepatan Sasaran Program — memastikan seluruh program bagi masyarakat miskin benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena menegaskan, seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan harus bekerja bersama memastikan data kemiskinan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“tidak boleh ada orang miskin yang tidak terjangkau,
Kita semua harus kerja dengan hati dan tulus."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT)
sementara itu, Staf Khusus Mendagri RI, Hoiruddin Hasibuan, mengatakan, kehadirannya di Prov NTT merupakan penugasan khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mendalami Kasus YBR dan menyiapkan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat.
“ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana ke depan kita memperbaiki sistem,
Kasus di Ngada tamparan buat kita semua dan kita semua untuk berbenah."|Hoiruddin (stafsus Mendagri RI)
Hoiruddin menekankan, pentingnya pendataan rinci by name by address, fleksibilitas pendanaan bantuan sosial, dan kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat sosial.
Hoiruddin juga menyampaikan ucapan belasungkawa dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, serta penegasan bahwa; salah satu faktor penyebab tragedi ini berkaitan dengan persoalan kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur Prov NTT, Johni Asadoma menegaskan, pentingnya peran aparat di tingkat bawah untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
“Bantuan sudah banyak tetapi pertanyaannya, apakah program itu sampai pada yang berhak.?
RT, RW, dan para Kepala Desa harus benar-benar peduli, proaktif dan bekerja dengan baik."|Johni Asadoma (Wagub Prov NTT)
Sinergi Lintas Sektor,
Rapat evaluasi tersebut, menunjukkan, kuatnya komitmen bersama lintas sektor dalam membenahi pendataan dan program penanggulangan kemiskinan di Prov NTT.
Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendidikan, Tokoh Agama, TP PKK, serta dunia usaha bersepakat bekerja bersama memastikan data kemiskinan akurat dan bantuan tepat sasaran.
Kepolisian, Kejaksaan, dan BPS menegaskan langkah-langkah pembenahan pendataan dan pengawasan agar tidak terjadi manipulasi data maupun penyalahgunaan bantuan.
LLDIKTI siap menurunkan ribuan mahasiswa untuk membantu pendataan dan pemberdayaan masyarakat.
TP PKK menghidupkan kembali peran dasa wisma di tingkat desa, sementara para tokoh agama berkomitmen membangun kesadaran dan kepedulian sosial dari mimbar keagamaan.
Dukungan juga datang dari lembaga keuangan dan dunia usaha yang siap memperkuat literasi keuangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Sinergi tersebut menegaskan, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena, kembali menegaskan beberapa langkah konkret hasil rapat, antara lain:
1. Perbaikan dan pembaruan data warga miskin, dipimpin oleh Dukcapil bersama lintas sektor.
2. Penegakan hukum terhadap manipulasi data kemiskinan.
3. Pemeriksaan ulang data peserta PBI bidang kesehatan agar bantuan tepat sasaran.
4. Penguatan pranata sosial dan keagamaan untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian.
5. Pembentukan skema “Sapa Peduli Bantu” sebagai gerakan bersama menghidupkan kembali modal sosial NTT dalam melawan kemiskinan.
6. Aktivasi layanan konseling di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus serupa.
7. Kolaborasi dengan sektor swasta dan tokoh masyarakat dalam menyediakan dana sosial tanggap darurat di luar bantuan pemerintah.
“Kita mengakui bahwa kita salah, dan karena itu kita bertekad memperbaiki diri ke depan,
mari jadikan tragedi ini sebagai alarm kemanusiaan agar tidak ada lagi anak di NTT yang putus asa, karena kemiskinan."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT)
cukup tahu • di dalam rapat kerja tersebut, hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan • jajaran Forkopimda Prov NTT • Asisten Sekda • Pimpinan Perangkat Daerah Prov NTT • Bupati/Wakil Bupati se-NTT atau yang mewakili • Tokoh Agama • serta Insan Pers.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Sosial, Ekonomi,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemprov NTT,
| Penerbit: Kupang TIMES
