Edisi: 1.320
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
MAUMERE, KUPANG TIMES - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Fraksi Partai Golkar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Sarasehan Nasional, dengan Thema: 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.'
acara tersebut diselenggarakan di Kelimutu Ballroom, Capa Hotel, Maumere, Kabupaten Sikka, Kamis (12/02/26).
Forum Strategis itu, dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, mulai dari regulator, praktisi keuangan, hingga akademisi, guna membedah potensi obligasi daerah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
para narasumber yang hadir, antara lain: Emanuel Melkiades Laka Lena (Gubernur Prov NTT) • Melchias Markus Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR-RI) • Prof. Didin Fatihudin (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya) • Arman Syifa (Direktur Pemeriksaan V.B BPK RI) • dan Sandy Firdaus (Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI)
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena, dalam keynote speech-nya, menekankan, obligasi daerah adalah bentuk modern dari nilai luhur Pancasila, yakni: gotong royong.
eks Legislator RI itu, mengajak seluruh Birokrasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai berpikir kreatif di tengah tren pemotongan anggaran pusat.
"Republik ini berdiri karena Pancasila ditemukan di Ende,
Spirit gotong royong jangan hanya muncul saat bencana, tapi harus hadir sejak awal pembangunan,
Obligasi daerah adalah partisipasi ekonomi konkret: dari, oleh, dan untuk kita."|Melki Laka Lena (Gubernur Prov NTT)
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena, menjelaskan, rencana strategis pemanfaatan dana obligasi untuk sektor-sektor vital seperti pembangunan infrastruktur pelabuhan (seperti: di Paga untuk menekan inflasi), pengelolaan air minum dan sampah, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.
meski pertumbuhan Ekonomi Prov NTT mencatatkan angka 5,05% dan angka kemiskinan turun ke 17,5%.
Gubernur Prov NTT, Melki Laka Lena mengingatkan, perjuangan belum selesai.
Politikus Golkar itu berharap Prov NTT menjadi provinsi pertama yang mengeksekusi skema obligasi daerah ini, saat regulasi di Jakarta disahkan.
Ketua Pelaksana sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa, menegaskan, sarasehan ini adalah langkah konkret untuk menjawab keterbatasan fiskal yang selama ini menghimpit daerah.
"Obligasi daerah bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan soal tata kelola pemerintahan yang baik dan keberpihakan nyata pada kepentingan masyarakat. Kami ingin membuka ruang dialog agar ada pandangan utuh tentang peluang dan tantangannya."|Gorgonius (Waket DPRD Kab Sikka)
Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekjen MPR-RI yang diwakili Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Anies Mayangsari Muninggar, mengatakan bahwa; diskusi ini memiliki resonansi kuat terhadap ketahanan negara.
MPR-RI melihat diskursus pembiayaan daerah sebagai hal vital dalam ekosistem fiskal yang dinamis.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI, Melchias Markus Mekeng, yang membuka acara secara resmi, menyoroti urgensi payung hukum yang kuat.
Melchias mencatat bahwa; meski APBD daerah, seperti: Sikka telah meningkat pesat, angka kemiskinan masih menjadi tantangan besar.
"ini adalah blessing in disguise,
Kebijakan Presiden Prabowo mendorong daerah untuk mandiri,
melalui obligasi daerah, kita bisa membiayai proyek produktif, seperti: rumah sakit, pelabuhan atau pasar induk yang menghasilkan cash flow untuk meningkatkan PAD."|Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR-RI)
Melchias berharap, regulasi setingkat Undang-Undang segera rampung, agar para investor memiliki kepercayaan penuh untuk masuk ke pasar obligasi daerah.
cukup tahu • turut hadir dalam acara tersebut, antara lain: Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI • Bupati TTU • Bupati Nagekeo • Bupati Sikka • Wakil Bupati TTS • Wakil Bupati Kupang • Ketua DPRD Prov NTT • Ketua DPRD Kab. Malaka • TTU • Flores Timur • Sabu-Raijua • Sikka • Manggarai Timur • Nagekeo • TTS • Komisaris Utama Bank NTT • Perwakilan BPK NTT • Perwakilan Himbara • KADIN NTT • HIPMI, Organisasi PMKRI • dan Jajaran Setjen MPR-RI.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemprov NTT, Humas Kab. Sikka,
| Penerbit: Kupang TIMES
